Pangkalpinang, petroenergy.id – Menyikapi Aksi Massa yang dilakukan oleh masyarakat di
Kabupaten Belitung Timur. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan, perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan.
Oleh karena itu, kiranya semua pihak dapat mengedepankan komunikasi yang terbuka, serta dialog yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas berbagai dinamika yang berkembang.
“PT TIMAH menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat. Bagi kami,
komunikasi dan dialog merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membangun
kesepahaman serta menjaga situasi yang kondusif di wilayah operasional,” kata Ruddy (7/8).
Dalam keterangannya, Ruddy menyesalkan kejadian perusakan yang menimbulkan kerugian. “Menyikapi hal tersebut Perusahaan akan terus berupaya dan berkoordinasi
untuk mencari solusi dalam konteks kepentingan seluruh pihak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, perusahaan telah mengaktifkan Rencana
Tanggap Darurat (Emergency Response Plan) sebagai bagian dari prosedur penanganan insiden atas adanya keadaan kahar (Force Majeur).
Langkah-langkah yang dilakukan meliputi evakuasi personel, pengamanan lokasi bersama aparat berwenang, serta upaya pemulihan secara bertahap untuk memastikan keselamatan pekerja dan keamanan aset perusahaan. PT TIMAH memastikan seluruh karyawan berada dalam kondisi aman, serta tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
“Hingga saat ini, kegiatan operasional di sebagian wilayah Belitung masih mengalami
gangguan dan belum kembali berjalan secara normal. Perusahaan terus melakukan
evaluasi terhadap kondisi di lapangan dengan mengutamakan aspek keselamatan,
keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum operasional
dapat dipulihkan secara penuh” Jelas Ruddy.
Menurut Ruddy, keberlanjutan industri pertimahan membutuhkan dukungan seluruh
pemangku kepentingan, termasuk adanya kepastian regulasi dan tata kelola yang
konsisten. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan terus berkoordinasi
dengan seluruh pemangku kepentingan.
“PT TIMAH berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga memandang bahwa
penguatan tata kelola pertimahan melalui regulasi yang jelas, konsisten, dan mampu
memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha merupakan salah satu prasyarat
untuk mewujudkan tata kelola pertimahan nasional yang lebih tertib, transparan, dan
berkelanjutan,” tambah Ruddy.
Sebelumnya, PT TIMAH telah melakukan serangkaian pertemuan dengan perwakilan
penambang di Kabupaten Belitung Timur untuk mendengarkan berbagai masukan
yang disampaikan. Perusahaan juga telah kembali mengoperasikan sejumlah stasiun
pengumpul di wilayah Belitung sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran tata
niaga bijih timah yang legal, transparan, dan akuntabel.
“PT TIMAH berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusifitas, mari terus
memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pertimahan yang memberikan
kepastian hukum dan kepastian berusaha,” pungkasnya. (mk)