Bandung, petroenergy.id— Upaya memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak kini diperkuat dengan strategi baru. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM untuk menyiapkan generasi muda sebagai garda terdepan pengawasan distribusi Bio Solar subsidi dan Pertalite penugasan.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan lulusan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas yang akan diterjunkan langsung ke lapangan. Sebanyak 30 personel terdiri atas 28 pengawas lapangan dan dua analis data dipersiapkan untuk mulai bertugas pada 10 Agustus 2026.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, sebagaimana dikutip ruangenergi.com edisi Jumat (7/8), menegaskan, sinergi antarunit di lingkungan Kementerian ESDM menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi.
“Ini merupakan apresiasi dan sinergi yang wajib dibangun di keluarga besar Kementerian ESDM untuk mengoptimalkan putra-putri didik dari PEM Akamigas agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mengawal distribusi BBM subsidi dan kompensasi,” ujar Wahyudi saat memberikan pengarahan dalam Program Ekstensifikasi Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Bandung, Kamis (6/8/2026).
Menurut Wahyudi, para lulusan PEM Akamigas telah dibekali kompetensi yang komprehensif, mulai dari aspek produksi, logistik, hingga distribusi migas. Bekal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih profesional dan modern.
Seluruh peserta program sebelumnya telah mengikuti serangkaian pembekalan, mulai dari refreshment training, penguatan kompetensi, hingga on the job training (OJT) di SPBU agar siap menghadapi tantangan di lapangan.
Lebih dari sekadar penugasan, Wahyudi menyebut program ini sebagai tonggak regenerasi SDM sektor hilir migas.
“Lulusan PEM Akamigas merupakan generasi yang andal dan dapat dipercaya untuk mengelola serta meneruskan perjuangan tata kelola di bidang hilir migas. Mereka harus menjadi generasi penerus dalam menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.
Ia menambahkan, kemampuan teknis lulusan PEM Akamigas juga akan menjadi fondasi pengembangan SDM BPH Migas, baik di bidang pengawasan, administrasi maupun pengembangan teknologi informasi yang semakin dibutuhkan dalam pengawasan distribusi energi.
Sebagai simbol dimulainya program, Wahyudi secara resmi menyematkan tanda pengenal dan rompi kepada perwakilan pengawas lapangan dan analis data yang akan bertugas mengawasi distribusi BBM subsidi di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo menilai keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Kebijakan yang tidak disertai pembekalan orang-orangnya tentu hanya akan menjadi program di atas kertas. Karena itu, BPSDM menyiapkan SDM yang kompeten agar program penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dapat berjalan efektif,” ujarnya.
Prahoro berharap kerja sama antara BPH Migas dan BPSDM terus diperluas, baik dari sisi jumlah maupun kualitas SDM, sehingga kebutuhan tenaga profesional di sektor hilir migas dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Di lapangan, para pengawas akan memastikan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berlangsung sesuai ketentuan. Salah satu pengawas lapangan, Helmi Rizqi Santosa, mengatakan tugas utama mereka adalah mencegah penyimpangan agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara itu, analis data Faza Annafiah akan bertanggung jawab melakukan validasi, rekapitulasi, pemeriksaan administrasi, hingga evaluasi kualitas layanan berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi semakin efektif, potensi penyalahgunaan dapat ditekan, dan manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.(mk)