Jakarta, petroenergy.id — Patut diduga, ada oknum nakal berinisial “AT” yang mengatur dan menentukan pemenangan tender secara tidak sah pada proses lelang crude oil (minyak mentah) di lingkungan PT Pertamina (Persero) yang dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Modus operandi atau metode yang dijalankan AT, adalah memposisikan diri sebagai “bidak catur” yang “melenggang” di atas papan bisnis sebuah perusahaan terkemuka berinisial “VLS” yang bergerak di bidang perminyakan di Indonesia.
VLS, melalui anak usahanya sebut saja namanya, trading crude oil (TCO). Trading crude oil “TCO” ini diduga melakukan persekongkolan atau berkonspirasi dengan AT untuk mengatur dan menentukan pemenangan tender.
Berdasarkan data yang diperoleh Redaksi petroenergy.id, AT ini sehari-hari bekerja sebagai Staf Khusus Dewan Komisaris Pertamina (DKP). Memiliki posisi startegis serta mendapat backing-an orang dalam, konon AT si bidak catur ini dipasang untuk mengatur semua urusan.
“Dia (AT-Red) memiliki backingan orang dalam, pak. Jadi, apa maunya dia, itu harus diakomodir, kalau tidak, ya: no way,” kata seorang sumber terpercaya kepada petroenergy.id di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menutut sumber terpercaya yang tidak disebutkan identitasnya, AT ini dengan bermodalkan backing-an kuat, AT, diduga melakukan konspirasi, memanipulasi harga dengan tujuan untuk memenangkan vendor tertentu.
Kendati belum terbukti secara kasat mata, namun sejumlah trader rekanan Pertamina Patra Niaga yang telah memiliki Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT), berpendapat bahwa oknum ‘Staf Khusus DKP’ itu telah melakukan manipulasi harga (bid rigging) untuk mengatur dan menentukan pemenang tender secara tidak sah.
“Oknum AT ini membuat kesepakatan harga di bawah tangan antara vendor (penyedia) dengan pihak pembeli meski telah melalui sistem digital. Dengan cara-cara seperti ini, AT dapat menunjuk vendor tertentu. Dampaknya bagi kami sebagai trader yang tidak mau mengkomodir keinginan AT, pastilah tersingkir,” ujar sumber tersebut.
Risiko Hukum dan Alasan Ilmiah
Mengacu pada ketentuan hukum yaitu Pasal 6 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa wajib diterapkan berbagai prinsip, antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, celah untuk berbuat kecurangan atau ketidak-adilan tetap saja tebuka lebar.
Partner Assegaf Hamzah & Partner Farid Fauzi Nasution dalam acara webminar dikutip www.hukumonline.com edisi 14 Juli 2021, menyatakan, risiko hukum berpotensi kecurangan, intransparansi serta ketidak-adilan pada proses penyeleggaraan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dan lembaga, besumber dari tiga hal berikut ini:
“Pertama, persaingan usaha untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyedia jasa pengadaan melalui tender. Kedua, terjadinya pelanggaran administratif peraturan dalam pelaksaan proses tender. Ketiga, potensi korupsi atau gratifikasi.” (www.hukumonline.com/14 Juli 2021).
Tiga poin tersebut diatas risiko hukum berpotensi melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada penyelenggaraan tender pengadaan barang/jasa, meskipun proses lelang melalui perubahan sistem dari konvesional (manual) ke digital E-katalog atau E-commerce, akan tetapi kejahatan seperti KKN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih saja terjadi.
Sementara, prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Kewajaran) hanya sebagau slogan. Pada hal, alasan ilmiah yang satu ini telah lama diterapkan dalam tata kelola perusahaan Plat Merah spesialis BUMN Energi, Pertamina. “Maka, sudah selayaknya kita bertanya, benarkah ada oknum ‘nakal’ yang berani menciderai prinsip-prinsip GCG di Pertamina?” (an)