Energy

Maman Abdurrahman : Karena Spirit UU Omnibus Law Ada Agenda ke Empat, Sinkronisasi UU Minerba

img title

Petroenergy.id, JAKARTA – Perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang (UU) Minerba dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga ini sejalan dengan spriit UU Omnibus Law adalah untuk melakukan percepatan proses mekanisme perizinan dan birkorasi yang selama ini begitu sulit dan waktu luar biasa panjang.

Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR-RI menegaskan hal diatas dalam sebuah diskusi tanpa bertatap muka di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Secara prinsip UU Minerba adalah ingin memberikan asas manfaat yang luas pada negara, target akhirnya memaksimalkan potensi minerba untuk kepentingan nasional. “Kita melihat dari semua aspek realitas di lapangan, birokrasi, tumpang tindih perizinan dan segala carut-marutnya, UU sebelumnya bukan sepenuhnya jelek, hanya ingin menyempurnakan UU sebelmnya dan menyesuaikan kondisi ke kinian terkati suplai di sektor energi, utnuk pastikan suplai energi kita,” kata Maman Abdurrahman.

Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan investasi, hal ini perlu didukung adanya iklim investasi yang kondusif. “Kita harus menjaga iklim investasi juga, karena investasi dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia dengan catatan sepenuhnya memberikan manfaat bagi negara, karena dengan iklim investasi terbuka lebar, maka ada lapker, saya pikir ada 3 semangat itu,” katanya.

Namun, dikarenakan ada kebijakan Omnibus Law, kata dia, maka ada agenda keempat melakukan sinkronisasi antara UU Minerba dengan Omnibus Law agar tidak tumpang tindih, ini yang membuat tertunda pengesahan UU, kita sinkronkan. Spirit UU Omnibus Law adalah untuk melakukan percepatan proses mekanisme perizinan dan birkorasi yang selama ini begitu sulit dan waktu luar biasa panjang.  

Dalam UU Minerba bahwa ada dua hal yang mungkin berbeda dari sebuelumnya, proses izin ada satu pintu di pusat, karena selama ini jual beli perizinan tambang luar biasa marak dan tumpang tindih dalam sau lahan bisa 3-4 izin, ini dilakukan oknum did aerah, semangat ekonomi daerah maka ada klausul pendelegasian itu juga dibuka bagi pemerintah propinsi salah satuya minimal adalah izin pertambangan rakyat kita delegasikan ke gubernur. Izin tambang rakyat kalau dulu 25 hektar sekarang jad 100 ha, dulu 20 meter menajdi 100 meter kedalam, kita berikan daerah dan msayrakat untuk memanfaatkan kekayaan alam di sektiranya.

“Kewajiban divestasi saham 51 persen negara kita, artinya bumn bumd atau swasta nasional prinsipnya di serahkan BtoB. Dulu nggak ada, yang menjadi kontroversi perpanjangan PKP2B, tim panja siap menyampaikan dan menjabarkan soal ini, sprit dan semangat kita,” pungkas Maman.

 Marwan Batubara

Sementara, dalam waktu dankesempatan yang sama, Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, berpendapat bahwa revisi UU Minerba harus dikukan terkait banyaknya perkembangan yabg terjadi pada saat sekarang.

“Revisi UU minerba perlu dilakukan karena banyak prekembangan yang terjadi, yang jadi masalah RUU udah disiapkan diprolegnas 2015-2019 hanya last minute dibahas, jelang berakhirnya masa bakti. Kenapa 4,5 tahun kok ga banyak dibahas kalau memang banyak perkembangan, dan dalam 3 bulan ditengah banyak isu bisa selesai dalam rapat tertutup, sampai-sampai DPD tidak dilibatkan.  Jadi sangat nyata pelanggaran nyata konsitusi, ada surat ke DPD setelah ada protes dari masarakat, “ kata Marwan Batubara.

Menurut Marwan Batubara, ada UU yang dilanggar bahwa DIM itu harus dibahas dulu, tapi itu tidak dilakukan. Bagaimana DIM bs dibahas sebulan sebelum berakhirnya masa bakti, jadi ini jadi tanda Tanya bagi kita? Karena itu saya anggap yang diakomodasi bukan kepentingan negara tapi akomodasi kepentingan 7 kontraktor PKP2b yang kontraknya abis, itu tidak bisa dipungkiri. Faktanya percobaan itu udah dilakukan, nov 2018 tiba tiba PP 23/2010 diubah.

Maret permen 7/2020 di psaar 211 ada ketentuan kontraktor PKP2b secara otomatis peroleh perpanjangan, jadi tidak mengakomodir kepentingan stratgis nasionalsecara menyeluruh karena motif perubahan itu bagaimana mengakomodasi perpanjangan kontrak bagi 7 kontraktor, kalau memang itu untuk negara dan kepentingan rakyat harusnya diserahkan ke BUMN. Tapi kalau ini diterapka maka 7 kontraktor itu tidak bisa dapat perpanjangan kontrak maka berbagai cara dilkaukan yang terakhri adalah dengan melakukan Revisi UU Minerba.

“Saya kira motif itu sangat jelas, berapa besar nilai asset berdasarkan cadangan terbukti pada 7 kontraktor sekitar rata-rata 2.200 triliun dengan cadnagan potensial 6.500 triliun, maka angka ini asset berapa besar kira kira 4-5 rb triliun,” ujar Marwan.

Sementara, yagn menguasai ini kira kria produksi nasionalnya adalah 55 persen 250 juta ton pertahun, kalau kita hitung nilai keuntungan pertahun sekitar 2,1 – 2,2 miliar dolar sekitar 30 triliun. Kita kalau memang memperhatikan amanat konstitusi apa salahnya jangan dilanjutkan, walau aturan udah ada. Padaham RUU minerba itu harusnya dibahas 3.5 tahun tapi ini seenaknya hanya dibahas 2-3 bulan dibahas secara sembunyi-bunyi di tengah kondisi pandemic. [MK]

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category