Opinion

Implikasi Covid-19 dalam Implementasi Kebijakan Energi Baru Terbarukan

img title

Sampe L. Purba

(Praktisi Energi Global. Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan, Konsentrasi Ketahanan Energi)

Di tengah pandemi Covid-19, pemerataan energi ke daerah terpencil dengan mengoptimalkan sumber energi setempat merupakan kebijakan taktis responsif.

Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Paris Agrement Accord 2015 menyepakati perlunya pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi kebijakan transisi energi (energy transition policy). Inti kesepakatan itu yakni mengurangi pemanasan global di bawah 20C yang diakibatkan oleh emisi karbon dioksida (CO2) yang memberikan efek gas rumah kaca.

Kebijakan tersebut di bidang energi dikenal dengan the energy transition. Negara-negara  diminta secara bertahap dan tegas untuk mentransformasi energinya mengurangi dan  meninggalkan energi fosil  menuju penggunaan energi primer nirkarbon.

Agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan atau sustainable development goal di bidang energi meliputi tiga hal, yaitu akses ke energi secara universal, mengurangi dampak polusi udara, serta mengatasi perubahan iklim, termasuk di antaranya membatasi emisi CO2 untuk menahan pemanasan global maksimum bertambah 1,50C. Indonesia berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapainya.

Pemerintah Indonesia akan turut mensukseskan Paris Agreement, termasuk melalui energy transition policy. Modelling analysis framework disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan ekonomi makro dan indikator energi, kependudukan, serta kebijakan dan regulasi terkait.

Kemudian aspek final analisis permintaan energi diperhadapkan dengan analisis suplai energi primer untuk mendapatkan prediksi transformasi energi. Dalam analisis transformasi energi, diperhitungkan kapasitas pembangkit kelistrikan, kilang minyak, kilang gas (LPG dan LNG), serta sumber energi primernya.

Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan secara terpadu pada tiga track melalui instrumen institusi, regulasi, dan korporasi. Pada tingkat institusi sesuai dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional mengamanatkan porsi energi terbarukan setidaknya  23% pada 2025 dengan mengurangi penggunaan minyak setidaknya sampai 25% pada akhir 2025.

PT PLN sebagai tulang punggung penyerap utama gas dan batu bara dalam negeri didorong untuk lebih agresif menggunakan energi baru terbarukan. Pada saat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) disusun, perekonomian Indonesia diproyeksikan bertumbuh di atas 6% per tahun, permintaan listrik di atas 5,5% dengan pertumbuhan PDB per kapita di atas 8%.

Saat ini capaian energi terbarukan masih satu digit. Barangkali saatnya perlu dilakukan review menyeluruh dan pendekatan atau paradigma baru sebagai ukuran keberhasilan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Jadi tidak melulu hal persentase.

PLN sebagai badan usaha milik negara terpadu yang menyediakan sumber pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan niaga merupakan tulang punggung utama untuk menyerap energi primer domestik, juga dalam mendorong pertumbuhan energi terbarukan.

Sebagian besar pembangkit listrik PLN terpasang didesain menggunakan batu bara, gas, dan solar. Selain karena lebih murah dibandingkan dengan energi terbarukan, energi primer seperti batu bara tersedia melimpah di Indonesia. Hal mana memberi beberapa keuntungan kompetitif yaitu sebagai sumber devisa, membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah serta sumber energi murah.

Dalam konteks konservasi energi, permintaan energi final dalam model pembangunan berkelanjutan diperkirakan menghasilkan rata-rata penghematan 12%. Pada akhir 2019 Indonesia berhasil menurunkan emisi CO2, melebihi target, hingga 50 juta ton.

Untuk mengurangi emisi karbon, pembangkit tenaga listrik baru terutama di daerah yang terpencil dikembangkan energi dengan sumber matahari, energi tenaga air dan bio massa. Hal ini terutama ditempuh untuk mendukung pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi (energy mix).

Dalam merumuskan kebijakan energi, pemerintah memperhitungkan asumsi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan energi primer, jaringan listrik, daya beli industri dan masyarakat, serta kemampuan PLN untuk bertumbuh dan beroperasi secara sehat. Dalam kenyataannya, asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi tidak setinggi yang diperkirakan sebelumnya. PLN menyusun Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk 10 tahun yang dimutakhirkan setiap tahun, serta mendapat persetujuan Pemerintah.

Mengawali 2020, dunia termasuk Indonesia dilanda bencana pandemi virus corona. Covid-19 telah mengakibatkan semua proyeksi ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan, pertumbuhan industri, penyediaan pembiayaan maupun daya beli masyarakat menurun.

Hal ini berpengaruh kepada kemampuan negara untuk melakukan ekspansi dan menjaga momentum pertumbuhan. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia melakukan penyesuaian dan revisi dalam target-targetnya. Hal ini tentu berdampak juga dalam bidang kebijakan energi.

Indonesia tetap komit untuk dapat mencapai energy mix. Sehubungan dengan pelemahan supply and demand global, Indonesia menyiasatinya di bidang energi dengan beberapa hal sebagai berikut:

Aktivitas ekonomi yang terkait dengan fossil based energy, seperti kegiatan pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, akan lebih difokuskan untuk optimalisasi dan intensifikasi eksisting fields. Kegiatan eksplorasi berkurang. Peningkatan nilai tambah seperti industrialisasi dan pemanfaatan primary energy sebagai feedstock untuk petrochemicals.

Untuk tetap menjaga momentum komitmen peningkatan penggunaan energi terbarukan, mengantisipasi dan menyikapi dampak Covid-19, pemerintah lebih menekankan kepada seleksi program yang berkualitas. Peningkatan akses ke energi, ketersediaan, pemerataan energi ke daerah terpencil, dengan tetap mengoptimalkan sumber energi setempat merupakan kebijakan taktis responsif yang baik.

Tekanan kepada kualitas ini lebih sesuai daripada mengejar kuantitas, ketika geliat perekonomian secara keseluruhan terkoreksi ke bawah. Program-program ekonomi kerakyatan digalakkan pemerintah, dengan berbagai stimulus untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, kesehatan dan kualitas hidup rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu untuk menghapuskan kemiskinan dan memastikan tidak ada negara yang ditinggalkan.

Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengaruh Covid-19 sangat signifikan. Kita mendengar, target-target pertumbuhan dikoreksi ke bawah, anggaran pendapatan dan belanja negara hampir 25% direalokasi dan difokuskan untuk menangani dan mengatasi dampaknya. Hal yang sama juga terlihat di sektor pelaku bisnis swasta maupun ekonomi kerakyatan.

Secara kategoris, hal-hal yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan adalah:

  • Mendorong pengembangan pertumbuhan jaringan transmisi kelistrikan ke wilayah-wilayah yang secara aktual dan potensial memiliki sumber listrik tenaga hidro.
  • Pengembangan ekonomi daerah dengan membangun sentra-sentra dan kluster hibrid pembangkit tenaga matahari dan biomassa, terutama di daerah terpencil. Sekalipun jumlahnya kecil antara 5 dan 10 MW, namun potensinya ada ratusan wilayah. Hal ini akan memberi keuntungan ganda, yaitu pemanfaatan energi primer menjadi sumber ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
  • Untuk energi terbarukan skala besar, seperti hydropower dan tenaga angin (bayu), diusahakan tersambung dengan sentra-sentra industri yang padat energi seperti smelter.
  • Dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada impor minyak, biofuel berbasis minyak kelapa sawit dikembangkan. Indonesia telah berhasil mengembangkan bahan bakar nabati campuran solar dengan fame yang bersumber dari kelapa sawit hingga 30% (B30). Peningkatan penggunaan biodiesel pada 2019 dari B20 ke B30 menambah penyerapan dari 6,6 juta kilo liter ke 9,8 juta kilo liter. Ini sekaligus merupakan penghematan penggunaan fossil based fuel.
  • Penguasaan teknologi dan peningkatan nilai tambah, termasuk di dalamnya adalah mendorong pengembangan mobil listrik, perluasan jaringan gas untuk rumah tangga serta memperbanyak penggunaan LNG untuk transportasi.

L’historie se repete, sejarah berulang. Pada awal industrialisasi abad ke-18, negara-negara Barat mengeksploitasi batu bara sebagai mesin penggerak ekonomi. Selain membawa keunggulan ekonomi, eksploitasi tersebut meninggalkan jejak kerusakan lingkungan. Saat ini negara-negara berkembang tidak punya banyak pilihan untuk meningkatkan ekonomi, memberi lapangan kerja sekaligus menjaga lingkungan. Nilai tukar produk ekonominya tidak seunggul produksi barang dan jasa dari  negara-negara maju.

Indonesia adalah  salah satu paru-paru dunia yang memiliki hutan tropis penyumbang O2 secara signifikan. Di sisi lain, negara-negara maju mengkonsumsi banyak energi, menghasilkan barang-barang industri yang menghasilkan limbah emisi CO2. Oksigen yang kita hirup atau karbon dioksida limbah industri, dihasilkan dan digunakan di bumi yang sama.

Karena itu, adalah penting negara-negara maju membantu negara-negara berkembang dalam semangat kerja sama, baik dalam bentuk bantuan paket ekonomi, kemudahan akses pasar, permodalan maupun capacity building. Sesuai dengan prinsip SDG nomor 17, saatnya warga dunia bekerja sama dalam semangat kemitraan. Menekan negara-negara berkembang untuk mencapai target transisi energi global at any cost, adalah out of context dan tidak realistis. []

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category