Energy

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Minta Pemerintahan Jokowi-Amin Benahi Regulasi Panas Bumi

img title

petroenergy.id, Jakarta - Pertamina melalui anak usaha, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), terus berusaha mengembangkan energi panas bumi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Namun, dalam implementasinya, Pertamina mengahadapi kompleksitas yang muncul dari regulasi yang kurang mendukung.

Demikian antara lain kesimpulan yang dirangkum petroenergy.id dari penjelasan nara sumber Bagus Bramantyo, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) – SP PGE, dalam presentasinya yang disampaikan pada acara diskusi dengan awak media, di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Hadir pula pada kesempatan diskusi itu, President FSPPB, Arie Gumilar, dan para mahasiswa dari perguruan tinggi yang peduli masalah pangembangan panas bumi Indonesia.

Dalam dialognya dengan wartawan, Arie  Gumilar, mengatakan FSPPB akan terus mengkritisi kebijakan energi  baik yang dijalankan oleh korporasi maupun pemerintah selaku regulator. “FSPPB akan terus mengkritisi kebijakan energi yang dijalankan baik oleh korporasi maupu oleh regulator,” katanya.

Dalam dialognya itu, Arie tiba-tiba mengucapkan: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Hari ini kita berduka, karena saya baru saja mendapat informasi dari pengacara bahwa Mahkama Konstitusi telah menolak gugatan FSPPB, karena  tidak lulus pleno atas gugatan terhadap Permen ESDM No.50/2017,” kata Arie Gumilar.

Dengan ditolaknya gugatan FSPPB, kata Arie, upaya hukum tidak berarti berhenti sampai di situ, akan tetapi masih banyak jalan yang dapat ditempuh. “Meski gugatan itu ditolak MK (Mahkama Konstitusi—red), tidak berarti kami berhenti sampai di situ. Masih banyak upaya hukum yang bisa dilakukan,” tandas Arie Gumilar.

Sementara, Bagus Bramantyo, mengatakan, di satu sisi Pertamina ditugasi untuk mengembangan panas bumi guna memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Nmaun,  di sisi lain Pertamina menghadapi kompleksitas yang muncul dari regulasi yang tidak mendukung, salah satunya adalah Pertauran Menteri Energi dan Sumber Daya Minerla (ESDM) Nomor 50 tahaun 2017.

“Ibaratnya, Pertamina itu disuruh berlari kencang, akan tetapi kakinya diikat. Bayangkan, bagaimana bisa lari kencang kalau kakinya diikat,” kata Bagus Bramantyo.

Menurutnya, pengembangan energi panas bumi di Indonesia terkendala Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Nomor 50 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Permen tersebut membatasi harga jual energi geothermal.

Bagus Bramantio, mengatakan,  harga jual listrik geothermal yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) dibatasi 7,89 sen per kwh. Harga jual tersebut tidak sesuai dengan harga keekonomian.

Pada kesempatan itu, ia minta dukungan pemerintah agar PLN bersedia membeli listrik geothermal yaitu harga keekonomian 11 sen per kwh. Jika pemerintah tidak mendukung, maka sulit mencapai target bauran energi nasional khususnya dari panas bumi. Karena dapat dipastikan, tidak ada investor yang mau membangun PLTP di Indonesia.

FSPPB akan terus mengkritis kebijanak-kebijakan atau regulasi yang menhalangi pengembangan panas bumi di Indonesia. "Nah, untuk kami terus akan memperjuangkan itu, karena kalau tidak, maka pengembangan panas bumi  di Tanah Air jalan di tempat. Karena tidak ada investor yang mau masuk kalau nggak ada profit," kata Bagus Bramantio.

Bagus menyatakan perlu adanya pembenahan regulasi khususnya perubahan terhadap Permen ESDM tersebut. Sebab, menurutnya, pengembangan panas bumi masalahnya terganjal dari Permen ESDM tersebut. “Dari segi kemampuan kita siap, dari segi modal, Pertamina sangat siap. Dari segi teknonlogi Pertamina juga sangat siap. Tapi, itu tadi, regulasinya tidak mendukung,” katanya.

Oleh karena itu, atas nama FSPPB, baik Arie maupun Bagus, sangat mengharapkan kepada pemerimtahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar dapat membenahi regulasi panas bumi yang kini memunculkan kompleksitas sehingga menghambat perkembangan industri panas bumi di Tanah Air. Harapan ini lebih tertuju kepada menteri energi baru, siapa pun yang menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) ke depan harusalah pro-industri, khususnya dalam memajukan industri panas bumi.(Eko)

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category