Energy

Federasi Serikat Pekerja Global Dukung SP PLN Batalkan Rencana Privatisasi

img title

Petroenergy.id, Jakarta - Public Services International (PSI) sebuah federasi serikat pekerja global yang berpusat di Ferney-Voltaire Prancis, mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana privatisasi terhadap perusahaan listrik negara, PT PLN (Persero).

Dalam acara Press Conference melalui Zoom yang digelar oleh SP PLN di Jakarta, Rabu (15/9), Sekretaris Jenderal PSI, Rosa Pavanellì, mengatakan, federasi serikat pekerja global (PSI) mendukung SP PLN yang kini tengah berjuang untuk membatalkan rencana pemerintah memprivatisasi PT PLN (Pesero) tersebut.

Hadir dalam Press Conference itu antara lain Ketua Umum (Ketum) SP PLN, M. Abrar Ali, Sekjen SP PLN, Bintoro Suryo Sudibyo, Ketum SP PJB, Agus Wibawa, dan Sekjen PP Indonesia Power, Andi Wijaya.

Setidaknya ada dua alasan utama penolakan privatisasi, pertama inkonstitusional yaitu bertentangan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, dan kedua rencana Holdingisasi ketenagalistrikan  (PLTU) itu akan berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Berkaitan dengan dukungannya itu, Rosa Pavanelli sebelumnya telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Melalui surat tertanggal 27 Agustus 2021, ia  menghimbau Pemerintah Indonesia untuk membatalkan recana privatisasi terhadap PT PLN (Pesero) dengan alasan untuk membela hak-hak pekerja serta menuntut akses universal terhadap kualitas pelayanan publik.

"Kami dan afiliasi kami di Indonesia, yaitu SP PLN Grup (SP PLN, PP IP, SP PJB), menolak keras recana privatisasi melalui penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaannya menjadi holding company," kata Rosa Pavanelli.

Dalam surat perihal Tolak Privatisasi Pembangkit Listrik Panas Bumi dan Uap (PLTU), Rosa Pavanelli, menggarisbawahi bahwa privatisasi yang direncanakan pemerintah dapat memicu pemanasan global. Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa spirit Paris Agreement yang dikenal dengan konvensi kerangka kerja perubahan iklim pemanasan global, dimana Indonesia ada di dalamnya.

Listrik, kata Rosa, merupakan kebutuhan strategis namun dapat memicu efek rumah kaca yang mengacam terhadap kehidupan. Seperti telah disinggung, spirit persetujuan Paris, dimana Indonesia berkomitmen tehadap perubahan iklim. "Indonesia berjanji akan mengurangi emisi rumah kaca sebesar 25 persen tahun 2030," kata Rosa Pavanelli.

PSI yang beranggotakan 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara termasuk Indonesia, membela hak-hak pekerja yang dalam hal ini SP PLN yang kini tengah memperjuangkan haknya dengan menolak keras rencana privatisasi.

Sementara itu, M. Abrar Ali mengatakan, privatisasi inkonstitusionsl. Oleh karena itu SP PLN Grup menolak keras program Hokdingisasi PLTP maupun Holdingisasi PLTU, SP PLN menolak keras rencana Kementerian BUMN melakukan privatisasi usaha-usaha ketenagalistrikan karena bertentangan dengsn UUD 1945 Pasal 33, dan SP PLN melarang keras Kementerian BUMN menjual aset PLN melalui IPO. (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category