Oil & Gas

Dwi Soetjipto : …US$ 1 Miliar Belanja di Hulu Migas akan Berdampak Ekonomi US$ 1,6 Miliar  

img title

Pengantar Redaksi

Belanja barang dan jasa hulu migas menarik disorot karena selain nilainya yang “fantastis” pengadaan barang/jasa hulu migas masih impor mengingat dunia perminyakan berbasis teknologi tinggi yang didatangkan dari luar. Namun, regulasi seperti Permen ESDM No.15 tahun 2013 dan Revisi PTK007, menjadi acuan capaian TKDN; mana yang boleh impor dan mana tidak boleh. Untuk mengetahui lebih jauh, Redaktur petroenergy.id, Mulkani Annaf mewawancarai Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya kami sajikan dalam dua tulisan dimulai hari ini.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto optimis kontribusi pengadaan barang/jasa hulu migas mampu menggerakkan roda perekonomian nasional secara signifikan dengan asumsi setiap US$ 1 miliar pembelanjaan di hulu migas akan memberikan dampak ekonomi sebesar US$ 1,6 miliar.

Desember tahun lalu, SKK Migas telah mempublikasikan nilai belanjaan barang/jasa hulu migas 2021, sebesar 6,051 miliar dollar AS dengan capaian TKDN 57%. Harapannya, pertama bagaimana ini bisa menggairahkan aktivitas hulu migas, ķedua bagaimana upaya meminimalisir perputaran uang sebesar itu agar tidak terlalu besar lari ke luar negeri, dan ketiga bagaimana ini menggerakkan roda perekonomian antara lain dapat menghidupkan perusahaan lokal, UKM/UMKM.

Dalam perbincangan dengan Direktur Utama Pertamina periode 2014 – 2017 itu disebutkan bahwa kontribusi industri migas saat ini tidak lagi sebatas sumber penerimaan negara, namun telah berkembang lebih jauh lagi menjadi modal pembangunan nasional. Setiap US$ 1 miliar pembelanjaan di hulu migas akan memberikan dampak ekonomi sebesar US$ 1,6 miliar dan menambah produk domestik bruto sekitar US$ 700 juta.

Dampak positif dari setiap pembelanjaan hulu migas disektor barang dan jasa, kata dia, dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, ini tercermin melalui TKDN. Menurutnya, industri hulu migas selama periode 5 tahun terakhir telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Road Map TKDN dalam lampiran Permen ESDM No.15 tahun 2013.

Dengan capaian TKDN 57%, maka ditahun 2021 akan ada sekitar US$ 3,45 mi liar pengadaan barang dan jasa yang dibelanjakan kepada industri nasional dan UKM. Ini tentu jumlah yang sangat besar, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas perekonomian, tentu pembelanjaan sektor hulu migas diharapkan dapat menjadi katalis positif dan menopang industri dalam negeri dan UMKM.

Untuk itu, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam program kerja peningkatan Kapasitas Nasional sehingga dapat mencapai target nilai TKDN tersebut adalah :

  1. Mensosialisasikan kebutuhan/demand kepada potential Penyedia Barang Jasa dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah, jangka Panjang dalam bentuk forum supply demand / SCM forum. Upaya untuk menjangkau target penyedia barang dan jasa yang lebih luas, pada acara international oil and gas (IOG) 4.0 telah disosialisasikan kebijakan pengadaan barang dan jasa, portal central vendor integrated database (CVID) dan sebagainya. Melalui sistem digital diharapkan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dan lainnya dapat mudah diakses, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempercepat proses yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan efisiensi.
  1. SKK Migas mengumumkan secara terbuka procurement list pengadaan barang dan jasa 2021 yang telah direlease di akhir tahun 2020, termasuk paket-paket yang akan ditenderkan, sehingga dapat mendorong kesiapan industri nasional dan UMKM lebih awal untuk mengikuti tender tersebut.
  1. Memastikan porsi dalam negeri untuk berkontribusi masuk dalam proses pengadaan melalui :
  • Ketentuan hanya Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional yang dapat menjadi lead konsorsium dan Perusahaan Asing tidak diperbolehkan menjadi Pelaksana Kontrak Langsung
  • Implementasi dan monitoring ketentuan kewajiban penggunaan barang/jasa sampai level subkontraktor
  • Kewajiban transfer knowledge untuk tenaga kerja dalam negeri
  • Melalui peraturan pengadaan yang dibuat SKK Migas yaitu PTK007 keberpihakan kepada pengusaha nasional dan UMKM semakin kuat. Melalui aturan tersebut terdapat ketentuan bagaimana industri migas juga harus memberikan multiplier effect ke daerah operasi KKKS melalui keterlibatan perusahaan lokal dalam kegiatan pengadaan termasuk di dalamnya adalah UKM/UMKM. Dimana untuk nilai Tender s.d. USD1 juta penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti proses Tender adalah perusahaan yang berdomisili di daerah operasinya. Walaupun hal ini dikecualikan untuk beberapa kondisi salah satunya adalah pekerjaan yang berteknologi tinggi.
  • Memang, sejak dulu pemerintah telah menginginkan keberhasilan operasi hulu migas nasional ini dapat menghidukan ekonomi di sektor lain, misalnya, perusahan lokal dan koperasi melalui UKM/UMKM. Tapi, upaya ini bagàikan panggang jauh dari api.  Sebenarnya, faktor apa saja yang menjadi penyebabnya?

Dwi Soetjipto menjelaskan, industri hulu migas terus memberikan dukungan atas kebijakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada UKM/UMKM disektor usaha hulu migas. SKK Migas dan KKKS juga telah memiliki program-program yang ditujukan kepada UKM/UMKM agar dapat menjadi penyedia barang dan jasa di sector hulu migas, khususnya UKM/UMKM di daerah. Kami juga mengajak para stakeholders dari instansi Pemerintah maupun instansi lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan standar UKM/UMKM agar memenuhi kriteria dalam sector industri hulu migas, semisal kebutuhan UKM/UMKM terkait standar SNI, standar keamanan pangan dan lainnya. Pembinaan UKM/UMKM dilakukan oleh berbagai pihak, dengan muara akhir pengguna tentu saja adalah industri hulu migas. Meskipun demikian, industri hulu migas tidak lepas tangan kami juga ikut melakukan pembinaan kepada UKM/UMKM seperti melibatkan mereka dalam kegiatan vendor daya, harapannya merka dapat belajar bagaimana memenuhi standar industri hulu migas, dan lainnya

Keberpihakan industri hulu migas pada pengadaan barang dan jasa 2021 terlihat jelas pada porsi pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh UKM/UMKM di tahun 2021 sekurang-kurangnya lebih dari 437 paket Tender untuk nilai USD500 ribu sampai dengan USD1 juta atau Rp10 milyar untuk setiap paket Tender atau mencapai triliunan rupiah. Potensi ini tentu harus ditangkap oleh instansi yang bergerak dalam pembinaan UKM/UMKM maupun para pengusahanya.

Program pembinaan sudah menjadi bagian kewajiban KKKS dalam membantu Perusahaan Lokal dan UKM/UMKM, namun Perlu dukungan dari stakeholder terkait untuk membina terutama dalam meningkatkan kompetensinya agar naik kelasnya sehingga dapat berkompetisi di level yang lebih tinggi.

Berdasarkan data yang lebih luas, berdasarkan laporan dari KKKS untuk nilai < USD 1 Juta pada periode tahun 2017 s/d 2020 terdapat 9.328 paket kontrak yang di lakukan oleh golongan usaha Menengah /UM dengan nilai pengadaan USD 774.642.558,82 dan 45.652 paket kontrak yang dilakukan oleh golonga usaha Kecil/ UK dengan nilai pengadaan USD 649.740.826,23.

Hal ini menunjukkan kontribusi yang cukup besar dari UK dan UM sebagai pelaksana kontrak dalam kegiatan usaha hulu migas. Jika kemudian pertanyaannya adalah tidak semua UKM/UMKM berkesempatan menjadi mitra di hulu migas, tentu harus dimaklumi dengan jumlah UMKM di Indonesia yang sekitar 70 juta, tentu daya serap industri hulu migas menjadi terbatas.

Serta dari status usaha pelaksana kontrak berdasarkan data laporan pengadaan KKKS untuk nilai < USD 1 Juta pada periode tahun 2017 s/d 2020 terdapat 7.636 paket kontrak yang dilakukan oleh Koperasi/CV/Firma yang masuk dalam kategori usaha kecil serta terdapat 66.041 paket kontrak dilakukan oleh perusahaan dalam negeri untuk menunjang kegiatan usaha hulu migas. (bersambung)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category