-->

Energy

Untuk Percepatan Pengembangan Panas Bumi Dibutuhkan Komitmen Pemerintah dan Pemda

img title

petroenergy.id, Garut – Wawan Supriatna, Sesditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan, untuk melakukan percepatan pengembangan panas bumi,  perlu dukungan dan kolaborasi bersama  Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda), pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi panas bumi dengan lingkungan hidup di sekitarnya dapat berakselerasi dengan baik serta memberikan manfaat yang besar. Untuk itulah diperlukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masayarkat.

“Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat di sekitar area pengembangan panas bumi sangat dibutuhkan,” kata Wawan dalam acara Sosialisasi Capaian Kinerja Sektor ESDM, di Garut, Jawa Barat, Jumat (2/11).

Wawan menjelaskan, beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman atas dampak kegiatan usaha panas bumi. Para pemangku kepentingan terkait diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peranan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dalam pelestarian hulu sungai dan bagi daerah. Serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha panas bumi.

“Semua pihak harus melakukan diskusi secara intensif dengan masyarakat dan lingkungan sekitar area pengembangan panas bumi guna meminimalkan kesalahpahaman atas dampak eksplorasi panas bumi,” kata Wawan.

Dia menekankan bahwa pengusahaan panas bumi harus berjalan sesuai dengan rencana dan tetap pada koridor strategi pembangunan yang pro-environment serta terhindar dari potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan panas bumi.

Menjaga bumi dari dampak perubahan iklim dan memperluas akses terhadap energi baru terbarukan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama. Koordinasi dan partisipasi aktif sangat diperlukan dari semua stakeholder panas bumi, termasuk pemerintah, pemda dan kementerian atau lembaga terkait untuk memaksimalkan dan mempercepat pengembangan panas bumi.

 “Kami menghimbau kepada pemda dan muspida serta tokoh masyarakat untuk dapat menjadi komunikator yang efektif kepada masyarakat umum agar kesalahpahaman terkait dampak pengembangan panas bumi dapat diminimalisir,” punkasnya. (Mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category