Company

RUPSLB PGN Setujui Perubahan Anggaran Dasar Menuju Holding

img title

Jakarta, petroenergy.id – Sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab atas instruksi Pemerintah selaku Pemegag Saham Seri A Dwiwarna, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) hari ini telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ada dua agenda yang dibahas dalam RUPS-LB ini, yakni perubahan anggaran dasar dan Perubahan pengurus perseroan.

"Sesuai arahan Kementerian BUMN dan pengumuman ke Bursa Efek Indonesia, pemegang saham, dan media massa, Hari ini kami telah menggelar RUPSLB yang Alhamdulillah berjalan lancar," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel FourSeason Jakarta Pusat, Kamis (25/01/2018).

Seperti diketahui, pelaksanaan RUPSLB ini merupakan tindaklanjut dari Surat Kementerian BUMN  bernomor682-/MBU/11/2017 tanggal 28 November 2017.
Dalam surat tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno menginstruksikan agar PGN melaksanakan RUPS-LB lantaran Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Menurut Rachmat, pembahasan perubahan anggaran dasar perseroan perlu dilakukan agar rencana pemerintah Membentuk holding migas bias terwujud. "Pemerintah dalam hal ini mengalihkan seluruh saham Seri B milik Negara di PGN menjadi setoran modal pada PT Pertamina (Persero), "ujarRachmat.

Dengan pengalihan saham Seri B tersebut, Rachmat melanjutkan, maka PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk Usaha (holding), sedangkan PGN menjadi anak perusahaan Pertamina. Sementar aitu, anak usaha Pertamina yang Memiliki kegiatan usaha sejenis dengan PGN yaitu PT Pertagas akan dialihkan kepemilikannya ke PGN. "Pengalihan kepemilikan Pertagas kepada PGN ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam  rencana Pembentukan holding minyak dan gas sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah, "ujar Rachmat.

Rachmat mengatakan,karena pengalihan saham pemerintah ke Pertamina itu pula, terjadi perubahan status pada PGN dari semula BUMN Persero menjadi Non-Persero. "Tapi berdasarkan PP 72 Tahun 2016, sebagai anak usaha Pertamina, PGN tetap mendapat perlakuan sama seperti BUMN,"ujarnya.

Merujuk Pasal 2 Aayat (7) PP 72/2016, Perseroan sebagai anaku saha BUMN bias mendapat penugasan pemerintah Atau melaksanakan pelayanan umum. Selainitu, anak usaha tersebut bias mendapat kebijakan khusus negara, Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Meski demikian, Rachmat menambahkan, proses pengalihan pengendalian saham pemerintah atas PGN ke Pertamina tak selesai disini. Menurut Rachmat, hingga saat ini RPP Holding belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. "Oleh karena itu Akta Pengalihan Saham Seri Bmilik Pemerintah kepada Pertamina pun baru bias dilaksanakan setelah PP Holding terbit," ujar Rachmat.

Rachmat mengatakan, perlu dicatat bahwa hasil RUPS-LB pada har iini hanya berlaku hingga 60 hari mendatang.Ia menjelaskan, apabila dalam 60 hari PP Holding belum ditandatangani maka hasil RUPS-LB hari ini batal demi hukum. "Intinya, pembentukan holding migas baru akan erealisasi jika PP holding terbit dan Akta Pengalihan ditanda tangani," tutup Rachmat.

Terkait agenda acara kedua yakni perubahan pengurus Perseroan, pada hari ini RUPS-LB hanya mengukukuhkan Pemberhentian Gigih Prakoso yang semula menjabat Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis yang ditugaskan ke PT Pertamina (Persero). (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category