-->

Other

Rakor SPKP Menjelang WK Habis 2020

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Ketersediaan migas nasional, kelangsungan perusahaan dan kepastian Hubungan Industrial menjadi tema Rapat Koordinasi (Rakor) Serikat Pekerja Kondur Petroleum (SPKP)  pada 18-19 September 2018 di Jakarta.

Menurut Moh. Taufik dari SPKP, menjelang selesainya Kontrak Wilayah Kerja EMP Malacca Straits SA ( EMP MSSA) pada Agustus 2020, dan pemberian Kontrak baru dengan perubahan skema menjadi Gross Split akan berdampak langsung pada pengelolaan keuangan perusahaan dalam operasionalnya.

Dengan tidak adanya penggantian biaya operasional perusahaan oleh negara pada skema Gross Split. SPKP berharap perusahaan tetap dapat melakukan Hubungan Industrial dengan baik, sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.

“Semua hak-hak pekerja harus dibayarkan lunas pada saat Kontrak Wilayah Kerja habis, demikian juga kewajiban terhadap pihak ketiga dalam penyediaan material dan jasa, serta kewajiban lainnya yang berhubungan dengan instansi terkait serta masyarakat/lembaga tempatan,” ujar Taufik.

Adapun kelanjutan dalam Hubungan Industrial, SPKP berharap perusahaan bisa mempekerjakan kembali pekerja yang ada pada saat ini, dengan tetap memperhatikan pengalaman kerjanya dalam penentuan upah serta benefitnya, dengan tetap mematuhi aturan perundangan pada Ketenagakerjaan.

Proses peralihan skema Kontrak Wilayah Kerja pada Agustus 2020, diharapkan dapat berjalan dengan sangat baik, tidak ada shutdown dengan alasan apapun, sehingga tidak terjadi hambatan dalam menjaga target produksi yang telah disepakati bersama dengan negara, guna Ketahanan Energi Migas Nasional.

Bentuk kepedulian SPKP dalam ikut menjaga Ketahanan Migas Nasional melalui perusahaan EMP MSSA, dilakukan dengan berperan aktif berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan, meminta para pekerja untuk tetap bekerja maksimal, serta mempersiapkan Proposal dalam persiapan menjelang berakhirnya Kontrak Wilayah Kerja dengan skema Cost Recovery dan mulainya kontrak baru menggunakan skema Gross Split.

Persiapan proposal, demikian Taufik, diharapkan dapat segera diselesaikan untuk dapat diserahkan kepada Pimpinan Perusahaan, Kepala SKK Migas sebagai wakil pemerintah dalam Kontrak Wilayah Kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai pembina dan pengawas dalam Ketenagakerjaan.

Sementara Heru Widodo, rekan Taufik,  menambahkan, bahwa permasalahan perusahaan berkenaan hubungan industrial yang harus segera diselesaikan pada 2018 adalah: melakukan penyetoran dana secara rutin sebagai pencadangan pesangon pada Bank Penyelenggara Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ( PPUKP) sesuai total pesangon. Termasuk juga melakukan penyesuaian upah dengan memperhatikan nilai inflasi selama tiga tahun.

“SPKP sampai 2020, hadir untuk semua dengan semangat. ‘Satu Untuk Semua dan Semua Untuk Satu’,” ujar Heru. (san)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category