Investment

Polemik Ron 89 SPBU Vivo Berlanjut

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Praktisi Migas, Iwan Ratman, menilai, penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ron 89 milik Vivo memberikan bukti liberalisasi sektor hilir migas terutama untuk BBM yang banyak dikonsunsi masyarakat bawah. Adapun alasan Pemerintah membolehkan PT Vivo Energi menjual BBM Ron 89 dalam upaya mewujudkan BBM satu harga dengan menyediakan bensin murah untuk rakyat tidak masuk akal.

"Pernyataan Pemerintah itu memakai logika terbalik. Penugasan Pertamina untuk BBM satu harga sempat menimbulkan polemik karena Pertamina menyatakan mengalami kerugian puluhan trilyun. Sedangkan Vivo tidak ditugaskan untuk menjual BBM level bawah di semua pelosok negeri termasuk Papua. Alasannya karena tidak ekonomis," katanya dalam keterangan yang diterima (8/11).

Dengan tampilnya Vivo di pasar premium, tentu akan menggerus pasar Pertamina, sehingga margin subsidi harga premium yang diterapkan Pertamina tidak mampu menutup beban kerugian program satu harga. Artinya Pertamina bisa makin terpuruk.

Sejak 2 tahun lalu dimasa Dwi Sucipto sebagai Dirut, Pemerintah mendorong Pertamina untuk mempromosikan penjualan BBM Ron 90 (Pertalite) agar mengurangi konsumsi publik terhadap BBM ron 88 (Premium). Tapi dengan keberadaan BBM Ron 89 Vivo menunjukan bahwa kampanye tersebut akan bertolak belakang dengan usaha yang telah dilakukan selama ini.

"Jadi sekarang baru ketahuan ada apa dibalik program satu harga dan promosi Pertalite. Ada udang dibalik batu," ujarnya.

Dengan adanya Vivo yang menjual Premium lebih murah dari Pertamina, nampaknya Pemerintah ingin Pertamina lebih bisa bersaing dengan swasta dalam menjual Premium yang lebih murah. Namun di satu pihak, Pemerintah memberi beban Pertamina dg beban harga BBM satu harga.

Jadi tidak salah kalau Pemerintah memang ingin mengkerdilkan Pertamina, karena ibarat tinju: Pertamina bertarung dengan tangan terikat sehingga lawan dengan mudah dapat meng KO kan Pertamina. Padahal Pertamina adalah anak kandung Pemerintah yang sebenarnya wajar mendapatkan perlindungan dalam persaingan. Di semua negara, perushaan minyak nasional pasti dilindungi oleh Pemerintahnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam persaingan yang sehat dalam berbisnis migas.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category