Opinion

PLTN Mampu Membangun Daya Saing Industri

img title

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin *)

Kendati Indonesia telah mengoperasikan reaktor penelitian nuklir sejak tahun 1965, tapi momentum ini sampai kini tak kunjung teralisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Apa yang membuat fobia penggunaan PLTN di Indonesia? Suatu pertanyaan yang sampai kini tak kunjung terjawab dalam bentuk implementasinya.

Padahal di Indonesia terdapat tiga reaktor penelitian. Pertama Triga Mark II berdaya 250 KW, di Bandung. Kedua, Pusat Penelitian tenaga Atom GAMA (Reaktor Kartini) di Jogyakarta pada tahun 1967 dan terakhir, yaitu reaktor nuklir serbaguna 30 MW G.A. Siwabessy di Serpong, Tangerang, pada tahun 1987. Ketiga reaktor nuklir tersebut, sebetulnya sudah dapat menjadi pembelajaran kita untuk menindaklanjuti pembangunan PLTN di Indonesia.

Tapi sampai kini harapan kita memliki PLTN masih memerlukan waktu panjang. Walaupun pengkajian PLTN di Indonesia jauh hari telah dilakukan. Selama ini penelitian mengenai PLTN sudah dimulai sejak tahun 1972. Tapi sampai sekarang Indonsia belum membangun PLTN. Sedangkan Korea Selatan yang melakukan penelitian PLTN sama waktunya dengan Indonesia; telah mengoperasikan PLTN sejak tahun 1980.

Penguasaan teknologi nuklir yang dilakukan Korea Selatan dilakukan secara bertahap. Pertama penguasaannya dengan cara turnkey atau membeli utuh teknologi. Kedua, secara parsial, dengan meningkatkan local content dalam industri nuklir. Ketiga, kini Korea Selatan sudah menguasai teknologi nuklir. Korea kini berani ekspor PLTN. Uni Emirat Arab membeli teknologi nuklir dari Korea Selatan.

Sementara Indonesia masih debat kusir di seputar masalah keselamatan penggunaan nuklir. Pelbagai kalangan menilai teknologi PLTN dinilai aman. Pertanyaannya mengapa Indonesia belum juga membangun PLTN. Walaupun dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), PLTN masuk dalam program tersebut. Dimana nuklir bakal dimasukan ke dalam komposisi energi baru dan terbarukan (EBT) yang diwacanakan sebesar 23% pada 2025.

Namun, pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dinyatakan bahwa energi nuklir dijadikan sebagai pilihan terakhir. Banyak yang menafsirkan kebijakan tersebut bahwa pembangunan PLTN merupakan pilihan terakhir, apabila alternatif penggunaan energi baru terbarukan (di luar nuklir) sudah tidak mampu lagi men-supply target kontribusi energi terbarukan lagi. Bila frame berpikirnya seperti itu, maka harapan penggunaan PLTN di negeri ini masih jauh dari harapan.

Pasalnya, potensi energi baru terbarukan di Indonesia masih banyak. Panasbumi misalnya, potensinya mencapai 29.000 MW. Dari angka tersebut yang baru terinstal 1808,5 MW. Road Map panasbumi sampai tahun 2025 mencapai 7200-an MW. Itu baru dari segi panasbumi. Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), potensi yang ada di Indonesia mencapai mencapai 72.000 MW. Angka tersebut baru terpasang sebsar 4200 MW. Sementara potensi energi surya sebesar 4,8 kWh m2 atau setara 112.999 GWp, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan road map pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 adalah sebesar 0.87 GW atau sekitar 50 MWp/tahun. Dan masih banyak lagi potensi energi terbarukan lainnya, seperti energi angin, gelombang laut, biomasa dan sebagainya.

Melihat besarnya potensi energi terbarukan (di luar potensi energi nuklir) rasanya pembangunan PLTN masih jauh panggang dari api. Asumsi demikian bila kita melakukan pendekatan bahwa pembangunan PLTN sebagai alternatif terakhir dari energi terbarukan.

Tapi sebaliknya, bila kita melakukan pendekatan berdasarkan harga jual listrik dari masing-masing energi tersebut, apakah harga jual listrik PLTN jauh lebih mahal dibandingkan harga jual energi terbarukan lainnya? Memang dari segi kontruksi, pembangunan PLTN jauh lebih mahal dibandingkan dengan pembangunan PLTP atau pembangkit energi terbarukan lainnya.

Hal itu dengan catatan bila pembangunan PLTN dalam skala kecil. Dalam suatu kesempatan penulis berwawancara dengan karyawan Badan Tenaga Atom (Batan), bahwa pembangunan PLTN minimal 1000 MW, baru didapat angka lebih efisien. Dan hal itu dimungkinkan bila kita bandingkan dengan biaya pembangunan PLTN di Uni Emirat Arab. Untuk pembangunan PLTN berkapasitas 1400 MW menelan biaya sebesar Rp. 70 triliun (sekitar US$ 5,3 milyar).

Bandingkan dengan biaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi. Bila dihitung biaya eksplorasi dan biaya kontruksi PLTP, maka didapat angka sebesar US$ 4 juta per-MW. Angka sebesar itu justru terbesar adalah biaya eksplorasi panasbumi yang bisa menelan biaya 65% (US$ 3 juta). Hitungan angka ini berdasarkan biaya eksplorasi dan pembangunan PLTP yang rata-rata 60 MW per pembangkit.

Sementara harga jual listrik PLTP di Indonesia berkisar US$ 6-17 cent, tergantung regionalnya. Berdasarkan harga jual tersebut, maka sudah dapat diprediksi berapa biaya produksi listrik tersebut. Paling tidak, di bawah harga jual listrik dari operator PLTP ke PLN. Bandiangkan dengan biaya produksi listrik PLTN.

Energi nuklir adalah satu di antara sumber energi yang “tidak mahal”. Di tahun 2004, rata-rata ongkos produksi listrik di Amerika Serikat adalah kurang dari 2 cent USD/kWh, setingkat dengan ongkos pembangkit batubara dan listrik hidro. Kemajuan teknologi akan menurunkan ongkos itu di masa mendatang.

Persyaratan lain, PLTN bisa efisien kalau dibangun dengan kapasitas 1000-1500 MW. Sebab yang paling banyak order PLTN di dunia adalah teknologi berkapasitas 1000 MW. Bayangkan kalau pulau Kalimantan dibangun PLTN berkapasitas 1000 MW. Padahal kebutuhan listrik Kalimantan tidak sampai 1000 MW. Tentu kurang pas. Sebab pembangunan 1 unit PLTN sebaiknya 10% dari lokal grid. Artinya minimum PLTN dibangun 10% dari total kapasitas listrik di suatu pulau.  Itu sebabnya, pulau Jawa dianggap paling cocok untuk pembangunan PLTN.

Berdasarkan hitungan PLN, harga jual listrik PLTN diperkirakan sekitar US$ 6 – 8 cent per kWh. Angka ini dinilai cukup kompetitif dibandingkan dengan harga jual listrik energi terbarukan lainnya.

Pertanyaannya mengapa sampai sekarang Indonesia masih “tarik-ulur” atas pembangunan PLTN? Padahal sampai saat ini ada sekitar 444 PLTN yang tersebar di 32 negara di dunia.  Padahal sejak tahun 1967 negeri ini telah membangun reaktor percobaan nuklir di Jogyakarta. Tapi sampai 50 tahun lamanya – dari pembangunan reaktor nuklir percobaan ini – sampai kini belum ada kepastian rencana pembangunan PLTN tersebut.

Keselamatan PLTN

Dalam memilih reaktor nuklir, yang menjadi pertimbangan adalah aspek keamanan, kompetitif dan perawatan reaktor nuklir harus masuk akal. Reaktor yang akan dipilih adalah reaktor yang proven.  Artinya reaktor nuklir yang sudah terbukti menghasilkan listrik dengan keamanan terjamin. Ada beberapa jenis reaktor nuklir, yaitu: Pebble Bed Modular Reactor (PBMR), Advanced Candu Reactor (ACR), European Pressurized Reactor dan Korean Nuclear Standard Power.

Dalam suatu reaktor nuklir aspek keselamatan sangat diutamakan. Itu sebabnya, sejak pekerjaan desain dilakukan, sudah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberadaan reaktor PLTN. Dari mulai izin Tapak, misalnya. Pada studi ini, sudah mempertimbangkan berbagai faktor alam dan lingkungan yang memungkinkan akan mempengaruhi keberadaan reaktor PLTN. Misalnya gempa bumi, ancaman vulkanik, tetonik, jalur-jalur yang dilalui kapal tanker dan faktor alam serta manusia lainnya. “Itu sebabnya peristiwa gempa bumi besar yang pernah terjadi di sebuah kota di Jepang tidak mempengaruhi keberadaan PLTN yang ada di daerah tersebut”.

Dan, yang tak kalah penting adalah peningkatan kemampuan operator dan petugas perawatan reaktor PLTN. Sebelum pekerja menjalankan tugas, terlebih dahulu mereka sudah harus tahu SOP (Standard Operation Procedure). Seluruh pekerja harus mendapat sertifikasi layak bekerja.

Di samping itu, masalah limbah nuklir yang disinyalir masyarakat sebagai “momok” menakutkan, ternyata tidak selamanya benar. Buktinya, Indonesia memiliki tiga reaktor penelitian nuklir dan ternyata tidak ada masalah dalam mengatasi limbah radioaktif. Limbah radioaktif terbagi tiga, yaitu: limbah yang berskala tinggi yang berasal dari bahan bakar bekas dikirim kembali ke negara asal impor uraium. Sedangkan limbah skala sedang dan rendah tidak ada masalah, karena umur limbah tersebut pendek dan limbah radioaktif itu akan mati dengan sendirinya.  Jadi kalau orang bilang nuklir berbahaya itu keliru, yang berbahaya justru yang kimia, biologi dan sebagainya. Sebab, tiap hari kita ini kena radioaktif.

Bahkan sampai detik ini Indonesia tidak ada masalah dalam mengelola limbah nuklir. Kenapa? Di dalam reaktor, bahan bakar nuklir disimpan dalam kolam penampungan bahan bakar bekas. Syarat suatu reaktor itu dapat izin, reaktor tersebut harus punya penampungan sementara bahan bakar bekas nuklir. Pada saat itu radiasinya sangat tinggi. Tapi, dalam tempo tiga bulan, radiasinya turun drastis. Kemudian bahan bakar bekas tersebut dibakar dan abunya dikungkung dalam suatu sistem yang tidak bisa keluar. Lalu dimasukkan ke dalam kontener khusus yang anti bom. Kekuatan kontener tersebut harus lolos infeksi dari IAEA. Kemudian dikirim balik ke negara asalnya. Jadi, Indonesia tidak punya bahan bakar bekas, sehingga tidak ada limbah radioaktif skala tinggi.

Daya Saing Industri

Kebutuhan akan energi akan terus meningkat sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi adalah daya saing industri. Sementara daya saing industri terkait erat atas pasokan energi. Kebutuhan akan pasokan energi dan harga jual listrik yang kompetitif menjadi variabel yang turut menuntukan daya saing industri.

Sejauh ini harga jual listrik di Indonesia dinilai masih mahal. Apalagi harga jual listrik energi terbarukan, harga jual listrik berbahan bakar minyak. Tapi, harga jual listrik dari PLN ke konsumen untuk kategori non-subsidi, sekitar Rp. 1467,28 per kWh (sekitar US$ 11 cent per kWh).

Bila PLN bisa menekan harga jual listrik non-subsidi, khususnya untuk industri, maka akan mengurangi biaya produksi untuk kegiatan industri. Bila biaya produksi industri dapat ditekan, maka akan meningkatkan daya saing industri. Salah satu instrumen untuk mengurangi biaya produksi adalah biaya beban listrik di kalangan industri.

Berdasarkan fenomena tersebut, boleh jadi para hegenomi industri dunia sengaja “menghembusklan” kampanye bahwa harga jual listrik bersumber dari PLTN jauh lebih mahal dibandingkan listrik bersumber dari energi fosil dan energi terbarukan lainnya. Padahal hal itu tidak benar. Harga jual listrik PLTN bisa jauh lebih murah atau paling tidak sama dengan harga jual listrik berbahan bakar batubara.

Di sisi lain, NGO (khususnya lembaga-lembaga pencinta perdamaian dunia) sengaja mengkampanyekan bahaya kebocoran radioaktif dari PLTN. Kasus kecelakaan PLTN Chernobyl pada tahun 1986 selalu dihembus-hembuskan sebagai ancaman pembunuh massal bagi masyarakat yang tinggal di sekitar PLTN.

 

Di sisi lain, negara-negara yang telah memiliki PLTN (hanya tinggal selangkah lagi) dapat memanfaatkan nuklir sebagai senjata pembunuh massal. Hal ini yang dikhawatirkan negara-negara di dunia, bila terjadi pelanggaran komitmen atas berdirinya PLTN di suatu negara.

Itu sebabnya, negara-negara di dunia (yang belum memiliki PLTN) sengaja dikondisikan untuk tidak membangun PLTN. Termasuk Indonesia.  Padahal seharusnya perspektif dan komitmen kita terhadap nuklir harus jelas dan tegas. Jangan sampai terkontaminasi dari kepentingan-kepentingan negara-negara industri yang telah menggunakan PLTN sebagai basis utama energi mereka.

Bila kita ingin membangun daya saing industri, mungkin ada baiknya kita membangun PLTN dalam skala besar, agar mampu menghasilkan listrik dengan harga jual yang kompetitif. Presiden Republik Indonesia pada tahun 1957 pernah mengatakan: “Untuk menjadi negara besar Indonesia harus menguasai teknologi nuklir dan antariksa”.

 

*)Penulis/Journalist Majalah PE

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category