Maritime

Personel Perhubungan Dibekali Cara Menanggulangi Tumpahan Minyak Di Laut

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Sebagai suatu negara kepulauan dengan transportasi laut sebagai urat nadi penghubung antara pulau yang satu dengan yang lain, terdapat banyak kegiatan di wilayah perairan Indonesia, baik di laut maupun sungai, yang memiliki risiko terjadinya musibah tumpahan minyak yang dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan, seperti kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta kegiatan lainnya.

“Untuk mengantisipasi dan menangggulangi hal tersebut, maka diperlukanlah suatu sistem tindakan penanggulangan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Jhonny Silalahi, pada sambutannya saat membuka acara Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator dan Administrator, beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Kegiatan ini kita selenggarakan untuk memenuhi ketersediaan personil penanggulangan pencemaran di pelabuhan, serta dalam rangka melakukan edukasi dan peningkatan pemahaman tentang penanggulangan tumpahan minyak bagi petugas Ditjen Perhubungan Laut (Hubla),” ujar Jhonny.

“Kita harapkan, baik petugas di lapangan maupun administrator bisa mendapatkan pengetahuan serta pemahaman yang benar tentang penanggulangan tumpahan minyak melalui acara ini,” tukas Jhonny.

Hal ini, menurut Jhonny sangat penting, khususnya sebagai salah satu bekal bagi para kepala kantor UPT Ditjen Perhubungan Laut ketika harus bertindak menjadi Mission Coordinator (MC) Tier 1 maupun MC Tier 2 bagi syahbandar di Kantor Syahbandar Utama. Mereka diharapkan dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi penanggulangan tumpahan minyak ketika terjadi tumpahan minyak di laut maupun di pelabuhan.

Sebagai informasi, kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk kesiapsiagaan penanggulangan pencemaran diatur melalui Peraturan Presiden No. 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.

Salah satunya mengatur kewajiban pengelola kegiatan kepelabuhanan dan unit kegiatan lain di perairan untuk memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran yang meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan penanggulangan pencemaran.

Sedangkan kompetensi personil penanggulangan pencemaran diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, yang menyatakan kompetensi dapat diperoleh melalui pelatihan Tingkat 1 untuk operator atau pelaksana, Tingkat 2 untuk penyelia (supervisor) atau komando lapangan (on scene commander), dan Tingkat 3 untuk manajer atau administrator. - san

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category