Energy

Permen ESDM No.12/2017 Menuai Penolakan

img title

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sudah mengirim surat peninjauan kembali atas Permen ESDM No.12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan bagi Penyediaan Tenaga Listrik.  Apa sebab?

Permen ini dianggap tidak bakal mampu mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan dinilai bertentangan dengan UU No.30/2007 tentang Energi, serta Peraturan Pemerintah No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Pasal 7 UU No.30/2007 menyatakan, harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Nilai keekonomian berkeadilan adalah nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan konservasi, serta keuntungan berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan pemerintah.

METI  dan pengusaha EBT, seperti disuarakan ketua  umumnya Surya Dharma, meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau kembali Permen tersebut. Pasalnya, penerapan tarif maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) kontra produktif dengan pengembangan EBT.

Sebagai contoh, BPP PLN di Bali saat ini Rp 1.600 per kWh, sementara BPP di Siberut sekitar Rp 3.000 per kWh. Akibatnya, investasi EBT hanya akan menarik bagi investor di wilayah-wilayah yang memiliki BPP masih tergolong tinggi. Kehadiran aturan ini membuat investor EBT harus berpikir seribu kali jika akan masuk proyek EBT. (san*)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category