Other

Munaslub Kukuhkan Muhammad Abrar Ali Menjadi Ketua Umum SP PLN Peiode 2019 - 2023

img title

petroenergy, Jakarta -  Muhammad Abrar Ali, telah ditetapkan sebagai Ketua Umum SP PLN periode 2019 – 2023, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)  Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diselenggarakan  di  Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Munaslub SP PLN  yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia ini juga memnetapakan Bintoro Suryo Sudibyo MM  sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekjen SP PLN 2019 – 2023. Sementara itu, kepengurusan baru SP PLN pasca Munaslub akan segera dibentuk dalam waktu dekat ini.

Ditemui di sela-sela  kesibukannya  pada Munaslub, Ketua Umum SP PLN, Muhammad Abrar Ali, kepada waratwan menegaskan, langkah pertama yang dilakukan adalah   menyusun kepengurusan baru SP PLN.

Menurutnya, kepengurusan baru SP PLN merupakan elaborasi atau penggabungan dari  dua kepengurusan SP PLN yang terjadi selama ini. Sehingga kedepan, kata  Muhammad Abrar Ali, kepengurusan SP PLN menjadi satu kesatuan yang utuh.

"Jadi, ke depan di tubuh SP PLN tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Perbedaan selama ini merupakan bagian yang harus dihilangkan. Ke depan kita melangkah dalam satu kesatuan pengurusan SP PLN," kata  Muhammad Abrar Ali.

Ketika ditanya waratwan terkait hubungan dengan manajemen, Abrar mengatakan, hakekatanya  serikat pekerja dalam industri adalah bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara pekerja dengan manajemen. Sehingga dengan hubungan yang harmonis tersebut, kata dia, akan tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna mewujudkan  kinerja perusahaan yang lebih baik.

"Kalau lingkungan kerjanya nyaman, kita menjadi tenang dalam bekerja," tegasnya.

Menyinggung dualisme SP PLN yang lalu, Abrar mengatakan, ke depan tidak ada lagi dualisme SP PLN. Karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No 391/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 19 Februari 2019 maka tidak ada lagi dualisme kepengurusan SP PLN. Karena PN Jaksel sudah memutuskan untuk berdamai.
"Dengan adanya penyatuan berdasarkan putusan pengadilan tidak ada lagi dualisme mulai dari tingkat DPP DPD sampai pusat,"pungkasnya. (MK)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category