Other

Menghetikan Praktik Tambang Ilegal, Dimulai Dari Melokalisasi Rantai Pasok Aktivitas

img title

petroenergy.id, Jakarta - Penghentian praktik penambangan liar alias ilegal tak cukup hanya mengadalkan peran aparat kepolisian saja, akan tetapi memerlukan suatu keterlibatan dalam bentuk koordinasi secara utuh yang melibatkan instansi terkait. Tanpa adanya koordinasi yang utuh ini maka upaya pemutusan praktik penambangan ilegal itu bagai panggang jauh dari api.

Demikian antara lain kesimpulan yang dirangkum petroenergy.id dari pendapat parara nara sumber yang berbicara pada seminar “Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal” yang diselenggarakan Ambhara Hotel Jakarta, Senun (19/8/2019).

Semniar yang dimodertori oleh Ir Budi Santoso dari CIRUSS menghadirkan pembicara Rizal Kasli (Ketua PERHAPI), Tiyas Nurcahyani (Ditjen Minerba), John Tambun (Menko Kemaritiman), dan Kompol Eko Susanda (Mabes POLRI).

Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batu Bara Kemko Kemaritiman John Tambun mengatakan, Kemenko Maritim tidak memiliki program. Namun, Kemenko Kemaritiman melakukan supervisi program pada kementerian terkait untuk melakukan penertiban praktik tambang ilegal.

"Kementerian ESDM dan pemda sebaiknya melakukan koordinasi serta melakukan pembinaan pada pertambangan rakyat agar kita dapat mewujudkan praktik tambang yang benar yang tidak memakan korban jiwa dan tidak merusak lingkungan," ujar John Tambun.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Rizal Kasli lebih menyorot masalah pemutusan praktik tambang ilegal. Menurutnya, untuk memberantas pertambangan ilegal harus dimulai dari melokalisasi rantai pasok aktivitas. Dia meminta agar dapat memutus rantai pasokan aktivitas tersebut, dimulai dari pekerja, pemodal sampai pada pembeli.

"Nah, bila rantai pasok aktivitas itu terputus, maka yang PETI (pertambangan tanpa izin) bisa berkurang," kata Rizal Kasli.

Rizal Kasli menambahkan, PETI selalu saja melibatkan mata rantai, mulai pekerja tambang, pemilik pemodal, penampung atau pihak pembeli, pemasok bahan baku, hingga keterlibatan oknum aparat. "Sekali lagi, mata rantai ini yang harus diputus," kata Rizal Kasli.

Disamping itu, penegakkan hukum untuk memberantas tambang ilegal juga penting, dan  pihak terkait perlu memberikan edukasi guna menyadarkan masyarakat. "Polisi melakukan penyelidikan, namun pemerintah perlu membina dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat atau tokoh adat," kata Rizal Kasli.

Sementara, PETI dan pertambangan rakyat itu berbeda. Kalau pertambangan rakyat, kata Rizal, itu ada izin wilayahnya dan ini tidak tumpang tindih dengan lingkungan. “Tapi, tidak boleh dilakukan dengan alat berat, tidak boleh menggunakan bahan peledak dan maksimal kedalaman 25 meter. "Sedangakan PETI jelas-jelas tidak izinnya," tandas Rizal Kasli.

Pada bagian lain, Penyidik di Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri Kompol Eko Susanda mengatakan,  polisi tidak bisa memberantas sendirian praktik tambang ilegal. Diperlukan sinergi yang berkesinambungan antarinstansi. Pemda harus terlibat untuk menyadarkan tokoh masyarakat, sehingga polisi tidak berbenturan dengan warga.

Menurutnya, praktik tambang ilegal sulit diberantas karena di situ melibatkan sumber pencaharian warga. "Kita harus memikirkan sumber penghasilan warga yang setara dengan upah mereka menambang. Masalah kronis tidak bisa diselesaikan dengan jangka pendek," tandas Eko Susanda.

Disamping itu, sumber daya manusia Polri terbatas. Sementara, ruang lingkup pekerjaan sangat luas. "Ini menjadi problem, tapi kita tetap berusaha," kata Eko Susanda.

Dalam makalah Eko Susanda memaparkan, tahun 2017 kepolisian telah melakukan penyilidikan pada 240 perkara tambang ilegal. Sementara pada 2016 ada 251 perkara, 2015 sebanyak 173 perkara, 2015 sebanyak 173 perkara, 2014 sebanyak 317 perkara, dan 2013 melakukan penyilidikan pada 413 perkara.

Kasie Perlindungan Lingkungan Batu Bara pada Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tiyas Nurcahyani, mengakui, sebagai pegawai negeri silip (PNS) pihaknya tak berdaya utuk menghentikan tambang ilegal

 “Namun, penyidik pegawai negeri sipil tentu bisa bersama penyidik Bareskrim untuk terus berupaya memberantas praktik tambang ilegal. Kami  PPNS dalam menyiapkan data yang diperlukan," ujar Tiyas Nurcahyani.(MK)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category