Other

Menahan Laju Produksi Batubara, Seriuskah Pemerintah?

img title

Jakarta, petroenergy.id – Produksi batubara dibatasi. Pada 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan benar-benar mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi menjadi hanya 400 juta ton.

Tuntutan itu disuarakan sebuah NGO tambang, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Jatam beralasan pembatasan produksi batubara merupakan mandat yang tertuang dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Adalah  Merah Johansyah Ismail, Koordinator Jatam yang mulai nyaring mendengungkan pentingnya pembatasan produksi batubara. Selain persoalan pelestarian lingkungan, Jatam juga melihat potensi batubara yang ada di perut bumi negeri ini seharusnya tidak dikuras secara eksploitatif.

Apakah pemerintah serius merealisasikan kebijakan itu? Keseriusan itu setidaknya mulai nampak belakangan ini ketika pemerintah mulai mengkampanyekan pemanfaatan energi baru terbarukan secara masif.

Namun, upaya itu belum menunjukkan sepenuhnya keseriusan pemerintah. Belum ada satu kebijakan menahan laju produksi batubara. Komoditi ini terbilang  murah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia dibandingkan energi lain seperti BBM, menjadi sebab sulit dialihkan.

Jatam menangkap gejala tersebut dengan menyatakan keraguannya atas komitmen pemerintah menahan laju produksi batu bara. Keraguan NGO yang bersinergi dengan Walhi ini semakin membulat tatkala terbit surat dari Kementerian ESDM ke Kementerian PPN/Bappenas. Surat itu menyebutkan  rencana produksi batu bara di 2017 mencapai 477,91 juta ton atau lebih tinggi 64,9 juta ton dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017 sebesar 413 juta ton.

Mengatakan di Jakarta, belum lama ini, Merah menegaskan, selain kebijakan pembatasan produksi, sebenarnya telah tertuang juga dalam RUEN perlunya moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.

Setidaknya sebanyak 26 rencana aksi mengenai batubara dari Peraturan Presiden (Perpres) No 22/2017 tentang RUEN harus diimplementasikan dengan target waktu yang berbeda-beda. “Sayangnya tidak ada aturan tegas soal sanksi atau mekanisme diinsentif apabila ada pelanggaran dari perusahaan dan provinsi yang melanggar,” tandas Merah.

Penurunan produksi batubara nasional harus dilakukan melalui kebijakan percepatan, tentu saja dengan mempertimbangkan di antaranya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem kepulauan Indonesia.

Mengapa penurunan produksi batubara penting? Simak saja, sebagaimana data yang dimiliki Jatam,  saat ini 44 persen daratan dan perairan indonesia dikapling tambang. Sebanyak 10 persen di antaranya dikapling  tambang batubara. Celakannya, ada 4,4 juta hektar  yang  tumpang tindih dengan lahan pertanian produktif. (san)


ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category