Other

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Mantan Dirut Geo Dipa

img title

Jakarta, petroenergy.id - PT. Bumigas Energi menyambut baik dan mengapresiasi Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak Eksepsi Terdakwa mantan Presiden Direktur PT. Geo Dipa Energi Samsudin Warsa.

Apresisi itu dikemukakan Kuasa Hukum PT. Bumigas Energi, Khresna Guntarto, dalam siaran persnya, di Jakarta, yang diterima PetroEnergy.id Selasa (14/02/2017). Menurut Khresna, eksepsi terdakwa sebagian besar telah memasuki pokok perkara.

"Mengenai error in persona tidak tepat, karena dakwaan JPU sudah jelas menyebut terdakwa dalam kapasitasnya sebagai mantan Presiden Direktur PT. Geo Dipa Energi. Sementara perkara ini belum daluwarsa, karena dilakukan pada 1 Februari 2005, sementara perkara telah dilimpahkan sejak 1 Desember 2016 lalu ke persidangan," kata Khresna.

Versi Bumigas Energi, sebagai kontraktor sekaligus investor yang memenangkan project dari Geo Dipa Energi, perusahaan tersebut ‎merasa dizalimi mengenai izin konsesi berupa wilayah kuasa pengusahaan dan izin usaha panas bumi yang ternyata tidak dimiliki Geo Dipa Energi.

"Kami telah menanyakan kepada aparat penegak hukum, apabila tidak ada izin usaha panas bumi, kami selaku kontraktor dan investor tidak akan mungkin bisa melaksanakan proyek tersebut, karena bisa menjadi pelanggaran hukum," ujar dia.

Dilanjutkannya, Bumigas Energi meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus terdakwa sejalan dengan agenda prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo dan revolusi mental yang dicanangkannya. Dengan demikian, hukum harus berjalan adil untuk semua, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijunjung tinggi.

Pemeriksaan Dilanjutkan

Secara terpisah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  memutuskan perkara terdakwa dilanjutkan pemeriksaannya ke dalam pokok perkara. "Menolak keberatan penasehat hukum dan terdakwa untuk seluruhnya. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan terdakwa," kata Ketua Majelis hakim Djoko Indiarto, saat menjatuhkan Putusan Sela.

Menurut majelis hakim, eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang masuk ke dalam materi eksepsi dalam hukum acara pidana adalah hanya sebatas Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Dakwaan Daluwarsa dan Eksepsi Dakwaan Tidak Cermat dan Jelas mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.

Terkait eksepsi error in persona, majelis menilai perbuatan terdakwa adalah dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur yang pada tanggal 1 Februari 2005 menandatangani kontrak dengan PT Bumigas Energi. Oleh  sebab itu, terdakwa jelas didakwa sebagai organ perseroan terbatas yang pada waktu terjadinya tindak pidana dianggap bertanggung jawab.

Sehubungan dengan keberatan terdakwa mengenai kesalahan penulisan tempat lahir terdakwa, Jaksa Penuntut Umum sudah menyampaikan hal tersebut sebagai salah ketik dan diperbaiki dan diketahui terdakwa dan penasihat hukumnya dalam sidang pertama pembacaan dakwaan.

Mengenai daluwarsa perkara, majelis menilai waktu terjadinya tindak pidana adalah pada 1 Februari 2005 atau di waktu lain di tahun 2005, sehingga setidaknya dianggap terjadi sejak 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2005.

Daluwarsa penuntutan, lanjut majelis hakim, dihitung keesokan harinya setelah tindak pidana dilakukan. Sementara yang dimaksud dengan penuntutan adalah agar perkara diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dalam sidang di pengadilan. "‎ Perkara a quo dilimpahkan, pada tanggal 1 Desember 2016. Ini berarti belum mencapai 1 Januari 2017, sehingga belum daluwarsa," ujar majelis hakim.

‎Majelis hakim menambahkan, dakwaan juga telah secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan dakwaannya mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Sehubungan dengan dalil minutes of meeting dan perkara adalah termasuk perkara perdata sebagaimana disampaikan dalam eksepsi terdakwa, hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara.

"Niscaya akan diperiksa oleh majelis hakim," ujar Ketua Majelis. Lebih lanjut mengenai berlarutnya penyidikan yang dikaitkan dengan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, adalah persoalan internal penyidik dengan institusinya.

Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan tanggal 20 Februari 2017. (san)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category