Oil & Gas

Kementerian ESDM Terbitkan 6 Regulasi Sektor Migas

img title

Jakarta, petroenergy.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM menerbitkan enam peraturan baru sebagai pengganti atau penyederhanaan terhadap beberapa peraturan lain, menyusul adanya pencabutan 11 regulasi sebelumnya.

Menurut Ego Syahrial, Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, tujuh permen akan  disederhanakan dengan cara digabung dan dicabut, sehingga menjadi enam peraturan menteri.

Peraturan yang dicabut atau disederhanakan adalah kegiatan pasca operasi usaha hulu migas, penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG, dan impor barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas.

Ego pada konferensi pers di Gedung Migas, Jakarta, Kamis (1/3/2018) mengatakan, regulasi yang disederhanakan itu termasuk penetapan alokasi dan pemanfaatan  gas bumi, pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha migas serta kegiatan usaha penunjang migas.

Saat ini sudah ada tiga permen yang terealisasi dan diterbitkan: Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquefied petroleum gas;  Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang kegiatan usaha penunjang gas bumi;  Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang kegiatan pasca operasi pada kegiatan usaha hulu migas.

“Tiga regulasi lainnya masih dibahas dan masuk tahap finalisasi,” ujar Ego seraya menambahkan bahwa pemerintah berharap  penyederhanaan izin membuat investor antusias dan tidak lagi menganggap sektor migas menakutkan untuk berinvestasi.

Adapun 11 regulasi yang dicabut adalah:

  1. Permen 08/2005 tentang Insentif Lapangan Marginal
  2. Permen 44/2005 tentang Penyedian & Pendistribusian BBM (JBT)
  3. Permen 26/2006 tentang BBM untuk Industri Pelayaran
  4. Permen 02/2008 tentang Kewajiban DMO
  5. Permen 22/2008 tentang Biaya yang Tidak Dapat di-Cost Recovery
  6. Permen 0612010 Pedoman Peningkatan Produksi Migas
  7. Permen 22/2016 tentang Kilang Mini
  8. Permen 51/2017 tentang BMN Migas
  9. Permentamben 02/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur
  10. KepMen 1454K/30/MEM/2000 tentang Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Migas
  11. Permen 31/2013 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia. - san
ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category