Other

Dibawah Holding, “Kemewahan” Terampas

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN akan menggugat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Inalum (Persero) sebagai dasar pembentukan Holding BUMN Pertambangan, ke Mahkamah Agung (MA). Menurut Ahmad Redi, anggota Koalisi, PP tersebut bertentangan dengan sejumlah regulasi.

Lebih jauh dari itu, Ahmad Redi yang juga adalah pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara, mengatakan sebagai  holding BUMN, PT Bukit Asam, PT Timah, dan PT Aneka Tambang akan kehilangan ‘kemewahan’ karena tak lagi bisa menikmati kebijakan-kebijakan khusus bagi BUMN di bidang pertambangan seperti dalam UU Mineral dan Batubara.  

Apa pasal? Dengan holding BUMN menjadikan Bukit Asam, Aneka Tambang dan Timah bukan lagi Persero (bukan BUMN) sehingga menghilangkan kontrol negara secara langsung baik pengawasan DPR maupun Pemerintah. Pasalnya, yang menjadi BUMN hanya Inalum, ujar Ahmad Rendi. -san

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category