Oil & Gas

BPH Migas Dalami Aturan Terkait Migas

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan High Level Meeting bersama Direktur Hilir Direktorat Jenderal Migas KESDM, dan Sekretaris SKK Migas untuk membahas secara dalam terkait peraturan-peraturan yang terkait minyak dan gas bumi. Acara ini berlangsung di Lounge BPH Migas di bilangan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Berikut Redaksi tampilkan kembali beberapa isu yang dibahas.

  • Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir yang baru tidak lagi diterbitkan oleh Pemerintah (kecuali sudah mendapatkan Izin Usaha Sementara sebelum terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018).
  • Sesuai dengan ketentuan PERMEN ESDM No. 4 tahun 2018 Pasal 28 yang intinya BPH Migas akan melelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi setelah Menteri ESDM menetapkan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi tersebut dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN).
  • Terhadap ruas pipa Transmisi, BPH Migas akan melakukan lelang sesuai dengan Kepmen ESDM No. 2700 K/11/MEM/2012 tentang RIJTDGBN 2012 – 2025 setelah berkoordinasi mengenai pasokan gas dengan Ditjen Migas dan SKK Migas.
  • Ditjen Migas dan BPH Migas akan melakukan sosialisasi terkait dengan telah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). - san

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category