Energy

Asosiasi Pengamat Energi Indonesia Sesalkan Ulah PT AKR Hentiakan Menjual Solar Bersubsidi

img title

petroenergy.id, Jakarta - PT AKR Corporindo Tbk (AKR)  menyatakan berhenti  menjual solar bersubsidi per 12 Mei 2019 dengan  alasan karena formula harga bahan bakar minyak (BBM) yang dirasa perseroan  tidak mendukung lagi seperti di saat awal menerima penugasan.

Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) menyesalkan  keputusan AKR tersebut diatas dan meminta pertanggungjwaban piahk-pihak terikait atas keputusanan penghentian penyaluran BBM jenis Solar bersubsidi oleh PT AKR Corporindo.

Penyesalan itu disamapaikan APEI dalam acara Penyerahan Sertifikat Penghargaan  Kepada Pertamina dan Hiswana Migas atas kesuksesannya  manyalurkan BBM dan Elpiji selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1440 H, lalu. Acara penyerahan pengharagaan sekaligus Halal Bi Halal ini  berlangsung di Hotel The Acacia, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Sejumlah anggota  APEI  yang hadir adalah Sofyano Zakaria (Puskepi), Defiyan Cori (Ekonom Konstitusi), Mamit Setiawan (Energi Watch), Ferdinand Hutahaean (Energy Watch Indonesia), DR. Marwan Batubara (IRESS), M. Hatta Taliwang (Institut Ekonomi Politik Soekarno hatta), M. Kholid Syeirazi (ISNU), DR. Dina Nurul Fitria (Akademisi), Gigih Guntoro (Indonesian Club), Salamudin Daeng (APEI), dan Ali Ahmudi (Akademisi).

Menurut APEI, peristiwa tersebut tentu saja mengecewakan publik atas ketidak tepatan dan ketidak profesionalan manajemen PT AKR yang tak menindahakan tugas yang yang diamanatkan oleh pemerintah dengan menolak untuk melanjutakan pelayanan kebutuhanan BBM jenis Solar bersubsidi sebagai hajat hidup orang banyak setelah ikut atau berkomitmen melalui proses lelalng (tender) yang diadakan oleh pemerintah. Setelah proses tender  dilakukan, maka  melalui Sidang Komite BPH Migas menyetujui AKR menyalurkan BBM Solar Bersubsidi dengan kouta relatif besar.

“Jumalah kouta yang didapatan oleh PT AKR juga tidak sedikit yaitu sebesar 234.000 KL,” kata Sofyano Zakaria.

APEI menilai, penghentian penyaluran BBM bersubsidi jenis solar oleh PT  AKR  per tanggal 12 Mei 2019 merupakan suatu tindakan wan prestasi yang mestinya berdampak hukum. Dengan memperoleh izin penugasan berdasarkan lelalng yang telah meluluskan AKR ini pada awalnya, tentu publik menyimpulkan bahwa korporasi swasta ini memiliki kemampuan dalam menyalurkan BBM bersubsidi jenis solar selain PT Pertamna sebagai BUMN yang memang diberikan penugasan untuk itu, sesuai pasal 66 ayat 1 UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Syarat untuk mendapatkan  penugasan penyaluran BBM Solar Subsidi tidak mudah dimana salah satunya adalah harus  memiliki fasilitas penyimpanan di mana hanya ada ttiga badan usaha yaitu Pertamina, AKR dan TWU.

Berdasarkan alasan diatas, maka kami menyampaikan mendesak Pemerintah melalui Kementerian terkait, sebagai berikut:

  1. Mendesak pemerintah memberikan sanksi kepada PT AKR karena melawan program distribusi BBM Satu Harga Pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Enegi dan Sumber Daya Minerla (Permen ESDM) Nomor36 Tahun 2016 tentang Percepatan BBM Satu Harga.
  1. Mendesak pemerintah memberikan kompensasi yang wajar kepada Pertamina dalam menjalankan fungsi PSO sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 1 UU Nomor 19 Tahaun 2003 tentang BUMN yang memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Public Sevice Obligation) dengan tetap memperhatikan maksud  dan tujuan kegiatan BUMN, termasuk dalam hal ini adalah kajian kelayakan (feasibility) finansial atau margin bagi BUMN, jika kebijakan harga tersebut tak layak, maka  pemerintah harus mengkompensasi intervensi politik dalam penetapan harga tersebut.

Ditegaskan pula bahwa berawal dari peristiwa penghentian penyaluran BBM Solar Bersubsidi oleh AKR mencerminkan bahwa korporasi swasta loyalitasnya sangat rendah terhadap program BBM Satu Harga yang tengah digalakan pemerintah. Oleh karena itu, APEI menyatakan  selayaknyalah pemerintah memberikan kompensansi yang wajar  kepada Pertamina  berkaitan dengan tugasnya menjalankan PSO tersebut.

Sofyano Zakaria mengatakan, wajar saja kalau pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina. "Pemerintah memberikan kompensasi yang wajar kepada Pertamina, itu wajar saja  kaitannya dengan penugasan khusus kepada Pertamina menjalankan PSO," katanya.  (Mul)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category