Opinion

Ari H Soemarno: Nomenklatur Pertamina Apakah Tepat?

img title
Jakarta, petroenergy.id - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2006 - 2009, Ari H Soemarno, akhirnya buka suara soal kebijakan Kementerian BUMN yang mengubah nomenklatur PT Pertamina (Persero), dimana sekarang Direktorat Pertamina berjumlah 10 dengan 1 Direktur Utama. Berikut ini adalah pandangannya tentang nomenklatur tersebut.
 
Nomenklatur dianggap sebagai jawaban akibat adanya kelangkaan BBM dan LPG sejak tahun lalu. Namun, tepatkah nomenklatur baru akan menjawab tantangan yang memang cukup berat itu? Berdasarkan pengalaman selama ini, lebih dari 90 persen kelangkaan BBM dan LPG disebabkan adanya sistim distribusi yang terbuka dengan disparitas harga antara komoditas subsidi dan non subsidi. Inilah yang memberi peluang luas bagi penyelewengan dan penyalahgunaan di lapangan.

Kelangkaan kemudian selalu terjadi dari waktu waktu sejak pola subsidi diterapkan. Dahulu pada waktu penulis menjadi anggota direksi Pertamina (2004-2006, Dir Pemasaran&Niaga; 2006-2009, Direktur Utama) malah jauh lebih parah dibandingkan saat ini, dengan kelangkaan minyak tanah, solar dan premium yang silih berganti akibat disparitas harga sangat besar.

Hanya kurang dari 10 persen dari kelangkaan terjadi masalah logistik supply-nya. Itu pun seringkali akibat disengaja oleh Pertamina sendiri yang harus membatasi supply karena kuota subsidi sudah tipis atau habis. Agar supply dapat lancar terus, maka pemegang saham/pemerintah haruslah menyetujui Pertamina untuk “over run” atau melampaui batas kuota subsidi. Akan tetapi itu tidak mungkin, karena kuota ditetapkan berdasarkan undang undang (APBN). Sementara kalau ditanggung Pertamina sendiri pasti akan menjadi beban finansial yang tidak mungkin bisa ditanggung perusahaan.

Di lain pihak, Pertamina sendiri tidak punya kemampuan untuk menjadi polisi distribusi BBM dan LPG untuk mengatasi penyelewengan dan penyalahgunaan. Meskipun demikian, Pertamina memang perlu secara maksimal mengupayakan minimalisasi melalui kerja sama dengan aparat hukum dan sanksi internal ketat kalau masih ada pekerja yang terlibat.

Kalau sekarang disimpulkan bahwa sebab utama kelangkaan adalah karena logistik dan supply yang tidak beres, sehingga organisasi dan tata kerja perlu dirombak, maka ini adalah hasil dari identifikasi permasalahan yang salah total. Sepertinya telah terjadi misinformasi, naivitas dan simplifikasi permasalahan.

Nomenklatur baru direksi yang diputuskan dalam RUPS pada Rabu (13/2), akan berakibat perlunya perombakan fundamental struktur organisasi dan tatakerja organisasi di pemasaran dan niaga khususnya. Dari yang berdasarkan value chain oriented dari komoditas yang dipasarkan, dijual, didistribusikan sebagai satu kesatuan, menjadi pemisahan fungsi fungsi kegiatan di dalam value chain/mata rantai sales &distribution tersebut menjadi unit independen fungsional yang terpisah-pisah dan tidak di bawah satu koordinasi.

Akan tetapi, dalam implementasinya pasti akan rumit dan mudah terjadi saling menyalahkan. Ilmu manajemen yang dianut menjadi aneh. Apakah pola seperti itu ada diterapkan di perusahaan migas sejenis lainnya di dunia? Penulis tidak bisa menemukannya. Padahal, pola sistim yang berlaku saat ini telah berfungsi dengan baik sejak lama di negara kita yang dikenal sebagai negara kepulauan sehingga memiliki pola distribusi BBM dan LPG yang paling kompleks di dunia. Memang perlu diakui masih banyak ruang dan upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan efisiensi maupun kehandalannya.

Pertamina sebagai institusi yang besar dan kompleks, tentu saja membutuhkan penyesuaian yang harus dilakukan dengan nomenklatur direksi baru tersebut dan pasti memerlukan waktu cukup lama dan sangat berisiko menimbulkan kegaduhan berupa resistensi atas perubahan yang harus dialami pekerja di internal Pertamina yang bisa berdampak negatif pada keterjaminan supply BBM dan LPG. Padahal kita telah memasuki tahun politik yang justru perlu ketenangan dan kesejukan dalam bekerja agar keterjaminan supply BBM dan LPG sebagai komoditas strategis yang menguasai hajat hidup hampir semua orang dapat terus berlangsung tanpa gangguan yang berarti.

Melihat keputusan untuk perubahan nomenklatur didasarkan atas identifikasi permasalahan yang salah dan dengan sendirinya telah menghasilkan suatu konsep yang tidak tepat, maka sudah sewajarnya dibatalkan atau paling tidak ditunda, untuk kemudian dilakukan reevaluasi/pengkajian kembali yang intesif dan ekstensif.

Kalau ditinjau dari tujuannya adalah untuk mengatasi kelangkaan, terlihat tidak ada urgensinya untuk melakukan perubahan dengan masih adanya disparitas harga. Perubahan nomenklatur direksi tersebut malah justru akan meningkatkan risiko terjadinya kelangkaan. Satu-satunya cara untuk meniadakan kelangkaan adalah dengan adalah dengan menghapus total subsidi atau mengubah subsidi komoditas menjadi subsidi langsung, atau memberlakukan tata niaga distribusi tertutup dengan penjatahan.
 
(diposkan oleh: adi)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category