Opinion

Akselerasi Energi Baru Terbarukan: Sikap Negarawan di Tengah Ancaman Perubahan Iklim  

img title

 

Oleh Yuniman T Nurdin*)

Sikap kita telah diputuskan! Indonesia berkomitmen mengurangi emisi 29% di bawah business as usual pada 2030. Angka ini meningkat menjadi 41% dengan bantuan dana internasional.  Demikian pidato Presiden Joko Widodo pada Conference of the Parties (COP 21) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), akhir November 2015 lalu.

Bahkan sikap tersebut  diperkuat dengan dikeluarkannya UU N0. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan dikeluarkan UU tersebut, berarti menjadi suatu kewajiban bangsa ini mengurangi emisi sesuai dengan komitmen itu. Bila pemerintah tidak menjalankan perintah UU itu, maka rakyat bisa menggugatnya. Dan bukan  hal yang tidak mungkin DPR melakukan pemakzulan atau impeachment bila hal itu terjadi pada waktunya..

Memang pada saat itu (2030-Red) bukan Joko Widodo lagi yang menjadi presiden Republik Indonesia. Walaupun Presiden Joko Widodo mungkin terpilih lagi untuk kedua kalinya menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden 2019, tapi masa baktinya hanya 2019 – 2024. Artinya presiden Joko Widodo terselamatkan jika ia tidak serius mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. 

Potensi impeachment atas tidak melaksanakan suatu undang-undang yang berlaku di Indonesia – sepanjang undang-undang tersebut belum dinyatakan dicabut, justru akan terjadi pada periode presiden masa bakti 2029 – 2034. Artinya, presiden pada masa itu, bila juga gagal mengurangi emisi mencapai 29% di bawah business as usual dan 41% dengan bantuan dana internasional yang akan menghadapi impeachment.

Boleh jadi harga itu yang harus dibayar bila komitmen pengurangan emisi mencapai 29% sampai tahun 2030 tidak dijalankan. Artinya presiden harus berkomitmen menjalankan program itu. Sebagai langkah implementatif pemerintah menggenjot bauran energi nasional mencapai 23%  pada tahun 2025.

Memang diakui komitmen itu bukan perkara gampang. Pasalnya, Indonsia berada “di persimpangan jalan” antara tuntutan memenuhi kebutuhan energi nasional berbasis fosil, tapi di satu sisi ada kewajiban mengurangi emisi. Kedua tuntutan tersebut merupakan paradox yang kedua-duanya merupakan kontradiktif, tapi kedua-duanya mempunyai nilai kebenaran.

Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merealisasikan komitmen penurunan emisi tersebut? Salah satunya di bidang energi.  Presiden menyatakan, kebijakan  pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif.  Peningkatan  penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari  konsumsi energi  nasional  tahun 2025. Selain  itu,  pengolahan  sampah  menjadi  sumber  energi.  Walaupun  tidak jelas benar  apa yang  disebut sebagai sektor produktif itu.  Ini bisa saja berarti sektor yang  tetap menggunakan  energi yang tidak terbarukan. Pernyataan tentang bauran energi terbarukan sebesar 23% , berarti tetap 77% energi  yang  kita  pergunakan  berasal dari fosil.

Nah, pertanyaannya sekarang apakah bauran energi sebesar 23% tersebut akan tercapai? Pertanyaan ini terlontar bukan tanpa alasan. Benarkan pemerintah serius merealisasikan bauran energi sebesar itu? Buktinya, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW sampai 2019 masih didominasi pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Fenomena ini menunjukkan pemerintah kurang serius mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia.

Tidak hanya itu, implementasi kebijakan pemerintah belum maksimal mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, maka optimisme bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 menjadi setengah hati. Pemerintah belum full power menerapkan kebijakan itu. Bukan tidak mungkin kebijakan itu tidak teralisasi. Pasalnya, konsumsi BBM sampai saat ini masih disubsidi. Fenomena ini justru salah satu penyebab penggunaan energi baru dan terbarukan kurang berkembang di Indonesia. Mana mungkin energi baru dan terbarukan – yang harganya relatif lebih mahal dibandingkan energi fosil – dapat berkembang dengan kebijakan demikian.

Target 7000 MW kontribusi listrik panasbumi sampai 2025 merupakan target yang ambisius. Sampai Mei 2017 kapasitas terpasang panasbumi baru mencapai 1612 MW. Artinya kekurangan 5388 MW yang harus dibangun dalam kurun waktu delapan tahun ke depan. Target yang besar ini memerlukan investasi yang sangat besar. Menurut Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Abadi Poernomo, setiap  1 MW memerlukan memerlukan investasi mencapai US$ 5 juta.

Tidak hanya itu, dalam kebijakan energi nasional, dicantumkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam bauran energi nasional. Rencana pengembangan  energi tersebut sampai sekarang jauh panggang dari api. Padahal berdasarkan road map pengembangan PLTN akan terpasang pada 2019. Tapi, sampai sekarang belum ada tanda-tanda proyek ini akan berjalan.

Melihat gerak perjalanan energy terbaru di Indonesia, terkesan kebijakan implementatif dalam pengembangan energy terbarukan masih belum tajam. Maksudnya, kita ingin mengembangkan energy terbarukan, tapi dukungan pemerintah belum maksimal dalam menunjang program tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, porsi energi terbarukan mencapai 23 persen pada tahun 2025 dan paling sedikit 30 persen pada tahun 2050.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kedaulatan energi menjadi salah satu fokus pembangunan. Pengembangan geothermal, misalnya, ditujukan untuk meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan sekaligus melesatkan dampak ekonomi nasional dan regional. Dengan target enam belas persen pasokan energi baru dan terbarukan pada lima tahun ke depan hingga 23 persen pada 2025, Indonesia harus pecahkan tantangan optimalisasi energi ramah lingkungan tersebut.

Namun demikian, bangsa ini mempunyai nilai peradaban yang sangat tinggi, Nilai-nilai universal – dalam perspektif global – demi menjaga perubahan iklim, menjadi teramat bernilai. Egoisme kepentingan kelompok, bisnis dan sebagainya dibuaang jauh-jauh. Yang muncul adalah kebersamaan dalam menjaga suhu temperatur bumi tidak naik di atas 2 persen. Bila mencapai 3 drajat celsius, maka akan terjadi perubahan iklim. Bahkan, yang lebih ekstrem lagi bila suhu temperature bumi mencapai 6 drajat Celsius; konon “kiamat akan bertengger di depan mata kita.

Oleh karena itu, pemanfaatan energy baru dan terbarukan tak boleh terkalahkan oleh kepentingan ekonomis semata. Kepentingan kemanusiaan, kepentingan pelestarian lingkungan harus di atas kepentingan apa pun. Ini merupakan suatu sikap negarawan dalam memandang kehidupan secara global.

Sementara negara-negara maju – yang umumnya negara-negara industry – harus pula berkomitmen untuk menyisihkan sebagian dana yang dihasilkan dari kontribusi penyumbang emisi global. Jangan hanya mendorong pelestarian hutan-hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan mengkampanyekan energy bersih, tapi negara-negara maju harus  pro-aktif membantu negara-negara yang berkomitmen mengurangi emisi gas buang.

Sebab hidup merupakan kesetaraan dalam menghadapi nilai-nilai universal. Bila suatu negara tidak setara di bandingkan dengan negara-negara lain, dalam hal penyelamatan perubahan iklim, misalnya, sama saja negara itu tidak beradab. Indonesia dan negara-negara maju lainnya tak ingin mendapat stempel itu. Ya kan…! []

*)Penulis Wartawan Petro Energy

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category